UniqMag
jamu

Kepolisian Siap Kawal Penggunaan Dana Desa di Jawa Timur

berita terkini
Kapolda Jatim menandatangani MoU disaksikan Asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pemprov Jatim, Irwasda dan Dirbinmas Polda Jatim
ad

SURABAYA, (suarajatimpost.com) - Penggunaan dana desa yang kerap disalahgunakan para pemangku kepentingan mulai dikawal, perintah itu sesuai dengan Memo of Understanding (MoU) antara Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Ini adalah tindak lanjut MoU yang dilakukan polri dengan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Di Jawa Timur harus juga ditindaklanjuti dengan cara mengimplementasikannya sebagai pengawal dana desa," jelas Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Machfud arifin usai acara penandatanganan dan sosialisasi MoU Kapolda Jatim dengan Gubernur Jatim tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan desa kepada Kasat Binmas, Kadis PMD, camat, Bhabinkamtibmas dan Kepala desa di gedung dyandra convention center Surabaya, Senin (20/11).

Peran kepolisian selain mengawasi, dijelaskan Machfud juga sebagai pendamping pertanggung jawaban keuangan kepala desa.

"Jangan sampai nanti melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa, 1 rupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Tidak boleh dipotong oleh pihak yang berada di atasnya," imbuh Kapolda.

Ia mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditangani jajarannya terkait penyalahgunaan dana desa yang dilakukan sejumlah oknum pemerintahan.

"Mulai dari kepala desa bahkan camat sudah sering terkena saber pungli, seperti di Madura, di Mojokerto ternyata buat apa? buat beli mobil. 15 desa diambil 100 (juta) sudah 1,5 milyar, itulah yang tidak boleh kedepan," lanjutnya.

Dirinya menyarankan penggunaan dana desa sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat sebagai penggerak roda perekonomian sehingga berdampak meningkatnya pemasukan anggaran desa, "Anggap itu kail yang bisa diberdayakan dan menghasilkan uang, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna bagi masyarakat dan membangun sesuatu yang menjadi domain pemerintah diatasnya," pesan Mahfud.

Penandatanganan MoU langsung dilakukan oleh Kapolda Jatim, sedangkan Pemprov diwakili oleh asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Supriyanto SH MH dihadapan perwakilan kepala desa, kepala kecamatan, bhabinkamtibmas, kapolsek serta satbinmas.

Reporter : Mokhamad Dofir
Editor : Winzani
ad
Berita Sebelumnya Wujud Kemanunggalan, Personil TNI Koramil 0821/14 Pronojiwo Bantu Warga Dalam Pengecoran Masjid
Berita Selanjutnya Siaga Natal dan Tahun Baru 2018, PT PLN Area Pamekasan Gelar Apel Pasukan

Komentar Anda