UniqMag
Perum Bojonegoro

Lima Puskesmas di Kabupaten Sampang Belum Kantongi Akreditasi

berita terkini
Asrul Sani, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang (Foto: Dok. SJP)
ad

SAMPANG, (suarajatimpost.com) – Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat di wilayah Kabupaten Sampang, belum seluruhnya terakreditasi. Itu artinya belum bisa memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas.

Akreditasi puskesmas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal itu jelas berpengaruh terhadap kepercayaan warga yang akhirnya meragukan mutu Puskesmas itu sendiri.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun suarajatimpost.com, dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sampang, masih ada 5 puskesmas yang belum terakreditasi. Lima puskesmas tersebut yakni, Puskesmas Tamberu, Banyuates, Pangarengan, Banjar dan Puskesmas Ketapang. 

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Asrul Sani membenarkan bahwa lima Puskesmas tersebut belum terakreditasi. Pihaknya menargetkan 5 puskesmas itu akan terakreditasi sekaligus di tahun 2018 ini. Sehingga pelayanan yang ada di puskesmas bisa diakui oleh masyarakat.

"Dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas, kita menargetkan tahun ini seluruh puskesmas Insya Allah akan terakreditasi 100 persen," jelasnya, Jumat (12/01/2018).

Dikatakannya, salah satu yang paling susah adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing Puskesmas yang masih sangat minim. 

"Misalnya saja ada Puskesmas yang tenaga medisnya belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu kecamatan. Terutama untuk dokter, apoteker, dan analis kesehatan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan program akreditasi puskesmas di Jawa Timur sudah dijalankan sejak 2014. 

"Akreditasi merupakan pengakuan bahwa puskesmas sudah siap melayani masyarakat dengan baik," tuturnya.

Ditegaskannya, akreditasi pada puskesmas itu dipandang sangat penting, agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rel yang telah ditentukan, serta terwujudnya citra pemerintah yang semakin baik.

"Karena puskesmas merupakan ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan. Jika ujung tombaknya baik dan mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, maka semuanya akan baik. Jika kepercayaan meningkat maka partisipasi masyarakat juga meningkat," tandasnya.

Dijelaskannya, akreditasi merupakan standaritas pelayanan, sehingga bila suatu puskesmas sudah memiliki akreditas berarti sudah memiliki standaritas pelayanan sesuai yang ditetapkan.

"Ini tuntutan dari menteri, jadi semuanya harus memenuhi fasilitas pelayanan yang standar. Agar masyarakat menerima pelayanan yang sama di setiap Puskemas manapun, karena haknya rakyat itu harus sama," tegasnya

Dirinya juga mengharapkan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas tidak boleh kendor pasca akreditasi, tetapi harus lebih meningkat. Sehingga pasca akreditasi harus menjadi pemicu kinerja.

Reporter : Juma'adi
Editor : Abdus Salam
ad
Berita Sebelumnya Butuh Liburan Bareng Keluarga, Ayo ke Pantai Toraja Sumenep
Berita Selanjutnya Mengisi Waktu Istirahat dengan Olahraga Bersama 

Komentar Anda