UniqMag
Perum Bojonegoro

Soal Mutasi, Penjelasan As'at Malik dan Plt Bupati Lumajang Terkesan Berbeda

berita terkini
As'as Malik, Calon Bupati Lumajang saat diwawancarai media
inf

LUMAJANG, (suarajatimpost.com) - Setelah memberikan kesaksian di Panwaslu selama sekitar lima jam, calon Bupati As'at Malik (terlapor) keluar dan dihampiri sejumlah awak media, Senin dini hari (27/5), sekitar jam 01:05wib.

Ada yang terkesan berbeda, antara apa yang disampaikan As'at Malik dengan pengakuan Plt Bupati dr. Buntaran Suprianto terkait sepengetauannya terkait rekomendasi dari Mendagri atas izin mutasi sejumlah ASN saat itu. 

Beberapa hari yang lalu, pasca dimintai keterangan oleh Panwaslu, Plt Bupati mengaku jika dirinya hingga saat ini tidak tau menahu soal rekomendasi dari Mendagri tersebut. 

"Surat rekomendasi itu ada dua versi kan, itu mana yang benar dan mana yang salah sayapun sampai saat ini tidak tau. Tanya ke semua pihak sampai saat inipun tidak ada yang memberikan jawaban. Mungkin wartawan pernah diberitau, kalau mau melihat surat rekom yang ada berita acaranya itukan ke BKD, dan saya tidak punya itu,'' terang Plt Bupati beberapa hari yang lalu pada sejumlah awak media. 

Sementara Calon Bupati As'at Malik (terlapor) mengatakan, ketidak tauan Plt Bupati soal rekomendasi, menurutnya saat dirinya itu menjabat sebagai Bupati dan Plt Bupati masih menjadi Wakil Bupati. 

"Itu tugasnya Bupati, bukan tugasnya Wakil Bupati ketika itu. Wakil Bupati itu kan mengamankan apa yang sudah menjadi ketentuan Bupati setelah Bupati cuti, baru berikutnya itu kewenangan Wakil Bupati yang sesuai dengan surat yang diberikan," ucap As'at Malik pasca berikan kesaksian semalam. 

"Kalau tidak tahu menahu itu kan ketika beliau masih menjadi wakil Bupati, tapi setalah saya cuti berarti urusan pemerintahan itu beliau yang melaksanakan. Jadi apa yang menjadi tugas saya itu dilaksanakan oleh Plt. Kalau tidak tahu menahu itu ya mungkin maksudnya dulu, ketika proses mutasi, itu memang tugasnya dan wewenang Bupati," imbunya. 

Disinggung soal pemeriksaan dirinya semalam, As'at Malik mengaku masih berkisar jumlah orang yang dilantik sesuai dengan izin dari Mentri Dalam Negeri. Ia menyampikan berjumlah 563. 

"Itu saja yang paling dikukuhkan. Yang lain tanya identitas, tanya seperti dulu-dulu itu, kapan saya dilantik dan sebagainya," kata dia. 

Ia juga berkata, sejumlah bukti sudah diserahkan ke pihak Panwaslu, akan tetapi terkait rekomendasi, ada beberapa yang akan diserahkan besok, masih akan ke BKD dikerenakan pihaknya tidak tau jika akan turut diminta. 

Soal jumlah ASN yang di mutasi, As'at Malik menjelaskan atas surat kita tertanggal 18 Desember 2017, pihaknya sudah mengajukan 513, lalu seteahnya, tanggal 19, ada surat permohonan pensiun dini dari Nurul Huda, dalam rangka mengikuti Pilkada dan itun harus segera diperoses. 

"Setelah diperoses berarti kan DLH kososong, digantilah oleh pejabat lain ada Bapak Yosi masuk ke DLH itu, ada Bapak Gatot yang kemudian dimasukkan di perpustakaan, sehingga terjadilah perubahan dan kita mengajukan lagi, surat tertanggal 28 Desember 2017 ke Mendagri, dijawablah tanggal 2/1/2018 Mendagri menyetujui 563 kia ajukan. Jadi yang kita tindak lanjuti tanggal 9 Februari 2018 kita lantik dan selesai. Kita sampaikan saja kita sudah mendapat persetujuan dari Mendagri 563," tukasnya. 

Sembari berjalan menuju ke kendaraan, As'at Malik mengaku siap bila dirinya kembali akan dipanggil untuk dimintai keterangan. 

"Bila saya dipanggil kembali, saya siap," pungkasnya. 

 

Reporter : Hermanto
Editor : Ismi Fausiah
inf
Berita Sebelumnya Butuh Liburan Bareng Keluarga, Ayo ke Pantai Toraja Sumenep
Berita Selanjutnya Belasan Muda-mudi Sumenep Terjaring Razia Satpol PP

Komentar Anda