UniqMag
Perum Bojonegoro

Aktivis LSM Link Soroti Kinerja Panwaslu Jombang 

berita terkini
Aan Ansori, Direktur LSM Lingkaran Indonesia untuk Keadilan (Link)
ad

JOMBANG, (suarajatimpost.com) - Polemik kasus penambahan surat suara di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto dan hilangnya surat suara di Kecamatan Kabuh, sudah diplenokan oleh Panwaslu Kabupaten Jombang.

Namun hasilnya dari pleno tersebut, Panwaslu memutuskan hanya pelanggaran kode etik, tidak ada pelanggaran hukum, pada akhirnya keputusan tersebut mendapat reaksi dari kalangan, bukan dari praktisi hukum saja para aktivis pun ikut menuai kritikan.

Aan Ansori Direktur, Lingkaran Indonesia untuk Keadilan (Link), mengatakan putusan pelanggaran kode etik itu menunjukkan pelaku ada pelaku didalamnya.

"Keputusan untuk melokalisirnya hanya sebagai pelanggaran langkah ambigu, yang menghina akal sehat. Putusan itu mengakui adanya pelanggaran. Status etik juga menunjukkan pelakunya adalah penyelenggara pemilu," jelasnya, Rabu (11/7/2019).

Lanjutnya, ia juga mengatakan bentuk pelanggaran sudah jelas ada kategori tindakan melawan hukum.

"Yang perlu dijelaskan kepublik adalah apa bentuk kongkrit pelanggarannya, sudah sangat jelas ada 25 penambahan suara secara melawan hukum. Jika bukan mereka yang melakukan, setidaknya mereka tahu prosesnya,  karena hadir pada peristiwa itu," terang Aan.

Aan Ansori juga menuntut Panwaslu berani tranparansi mempublikasikan hasil investigasinya ke publik agar masayarakat mengetahui prosesnya.

"Ini bukan soal ke DKPP ya, karena sudah pasti,  aku akan mengemail mereka, lebih jauh, ini lebih kepada soal profesionalitas, integritas dan amanah yang diemban mereka sebagai pengawas, mungkin tim seleksi panwaslu kemarin tidak tepat memilih orang sehingga kinerjanya mengecewakan publik seperti ini," paparnya.

Masih keterangan, Aan Ansori, ada kejanggalan terkait pelanggaran namun selaku pengawas pemilu tidak menguak lebih dalam.

"Aku merasa Bawaslu Jombang tengah ketakutan karena sangat mungkin kejadian ini akan menyeret lebih banyak aktor dilevel kabupaten, jika ranah pidana pemilu, benarkan demikian. Kemungkinan lainnya. Bawaslu tengah malas, atau tidak cukup punya kompetensi untuk menjadi komisioner," ungkapnya pada awak media.

Dilain tempat selaku ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, ketika dihubungi via pesan WhatsApp soal kritikan banyak kalangan,tidak menjawab.

 

Reporter : Hariyanto
Editor : Winzani
ad
Berita Sebelumnya Menristekdikti, Apresiasi Atas Berdirinnya RS Hewan Pendidikan Unair
Berita Selanjutnya Hati-hati Lowongan PT KAI Hoax

Komentar Anda