UniqMag
Perum Bojonegoro

LSM KRPK Blitar Gelar Diskusi Tren Korupsi Jawa Timur Periode 2015-2018

berita terkini
Suasana diskusi Tren Korupsi Jawa Timur Periode 2015-2018 yang diselenggarakan KRPK
inf

BLITAR, (suarajatimpost.com) – Salah satu LSM di Blitar yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar diskusi “Tren Korupsi Jawa Timur Periode 2015-2018”

Acara yang digelar di Seketariat bersama yang ada di Jalan Mendut, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ini dihadiri Kejati Blitar, Polres Blitar Kota, Inspektorat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dan sejumlah awak media.

Diskusi yang berjalan kurang lebih dari tiga jam ini membahas kasus-kasus korupsi, khusunya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Blitar maupun Kota Blitar yang melibatkan para petinggi negara.

Koordinator KRPK, Imam Nawawi mengatakan, Tujuan diskusi yang diselenggarakan oleh pihaknya salah satunya adalah agar data yang ada mudah dipahami oleh masyarakat.

”Penyajian kasus-kasus korupsi yang tersaji dalam bentuk sebuah data ini mudah difahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum yang berwenang,” katanya, Rabu (18/07/2018).

Pihaknya menjelaskan, selama 2015-2018 pihaknya menemukan terjadi 228 kasus korupsi di Jawa Timur yang melibatkan 697 tersangka dengan kerugian mencapai Rp 878,6 miliar dan total suap mencapai 75,5 miliar.

“Tahun 2015 terjadi 46 kasus korupsi dengan tersangka 140, tahun 2016 terjadi 63 kasus dengan 212 tersangka, tahun 2017 (semester 1) terjadi 35 kasus dengan tersangka 232, dan di tahun 2018 terdapat 113 tersangka,” jelasnya.

Nawawi menambahkan, sampai saat ini sejumlah kasus korupsi yang ada di kabupaten maupun Kota Blitar masih menjadi kajian aparat penegak hukum dan beberapa kasus tidak jelas sttusnya.

“Sampai saat ini aktor intelektual maupun aktor utama kasus korupsi yang merigikan negara di Blitar belum terungkap. Salah satunya kasus korupsi pembangunan Pasar Penataran,” imbuhnya.

Dari terselenggaranya diskusi “Tren Korupsi Jawa Timur Periode 2015-2018” Nawawi berharap ada langka kongkrit dari aparat penegak hukum.

”Kami berharap aparat penegak hukum selalu berkomunikasi dan berkolaburasi dalam memberantas korupsi, dan aparat penegak hukum harus menerima masukan informasi dan laporan dugaan korupsi yang sedang terjadi,” harapnya.

Reporter : Nanang Habibi
Editor : Winzani
inf
Berita Sebelumnya Kemenag Kabupaten Blitar Larang Pungutan Uang dari Pihak Sekolah
Berita Selanjutnya Polda Jatim Ungkap Kasus Penggandaan Uang dengan Empat Korban

Komentar Anda