UniqMag
ad

Kades Desa Nglagahwangi Bojonegoro Terancam Sangsi

berita terkini
Anam Warsito, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro.
ad

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Ngotot tetap melantik perangkat desa hasil rekrutmen Pemkab, Kades Nglagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro terancam disangsi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kades Nglagahwangi saat proses pendaftaran pengisian perangkat desa dan pelantikan perangkat desanya, telah merusak demokrasi Bojonegoro dan Inskonsisten sebagai Pemimpin.

Menurut Anam, mereka kepala desa dan tim pengisian perangkat desa telah melangar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mendagri Nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017.

"Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi terbukti melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mendagri Nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017," ujarnya saat dihubungi lewat telponya.

Menurut kades, ada konsekuensi hukum yang harus diterima pada yang bersangkutan, dalam pelantikan tersebut adalah bentuk arogansi kepala desa yang telah mengabaikan dan melecehkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa.

"Sanksinya bisa berupa pemecatan dari jabatan kepala Desa, siapa pun nanti Bupatinya, Kades Desa Nglagahwangi telah arogan dan bisa diberi sangsi serta dipecat," tegas Anam.

Secara terpisah, beda lagi apa yang disampaikan oleh Kabag Hukum dan Perda, Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi, saat dikonfirmasi lewat Ponselnya.

Pihaknya sudah mendengar dan baru menelaah apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglagahwangi. Ia menyatakan belum ada surat Kecamatan yang masuk di mejanya, kalaupun ada itu masuk di PMD dan meja Bupati, tapi Camat Sugihwaras telah konsultasi padanya.

"Pihak Kecamatan baru konsultasi pada saya, jadi belum ada surat rekomendasi dan usulan yang masuk di meja saya, kalaupun ada itu masuk di PMD atau di Bupati," ujarnya.

Disingung terkait pelangaran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglagahwangi beserta sangsinya, faisol mengaku dirinya masih menelaah dan mengkajinya, yang jelas ada 3 poin yang bisa memecat kepala desa, 1 dari Regulasi/UU yang mengatur tersebut, serta hak prerogatif Bupati yang berlandaskan Perda dan Perbup dan hasil gugatan PTUN yang di gugatkan oleh peserta yang tidak terima dan mengugat di PTUN.

"Kecamatan Sudah konsultasi hal tersebut kita masih menelaah, dan memecat Kepala Desa itu butuh proses," pungkasnya.

Reporter : Mustakim
Editor : Winzani
ad
Berita Sebelumnya Buka Gerai Baru di Soehat Malang, Ayam Bebek Kendang Promo Buy One Get One
Berita Selanjutnya Kasatpol PP Bojonegoro Berharap ada Sinergi Penegakan Perda

Komentar Anda