UniqMag
Perum Bojonegoro

DPRD Sumenep Dihampiri KPK, Ini Temuannya

berita terkini
Andika Widiarto Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK
ad

SUMENEP, (suarajatimpost.com) - Dari 50 Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, ada 43 orang belum melakukan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andika Widiarto Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK mengatakan bahwa dari 50 orang baru 7 yang melaporkan LHKPN.

"Untuk DPRD-nya baru 7 dari 50 anggota yang melaporkan LHKPN ke KPK," terangnya saat berada di ruang Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (4/10/2018).

Andika menambahkan, semestinya pelaporan LHKPN itu maksimal sejak 31 Maret 2018 kemarin. 

"Sebenarnya ini sudah terlambat, namun kami masih memberikan kesempatan untuk melaporkan tahun ini hingga 31 Desember nanti," imbuhnya.

Dia berharap semua wakil rakyat di gedung parlemen itu memanfaatkan siswa waktu untuk segera melaporkan harta kekayaan, meskipun sanksi bagi anggota DPRD yang tidak melaporkan hanya sebatas sanksi administrasi. 

"Kami harap tahun ini semuanya lapor. Kami terus umumkan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai," tambahnya.

KPK ke Sumenep untuk memastikan semua pejabat negara untuk melakukan pelaporan. Saat itu jumlah personel sebanyak tiga orang. 

Mereka memberikan sosialisasi kepada anggota DPRD dan juga kepala OPD yang ada di Sumenep. Pelaksanaan Sosialisasi tentang LHKPN itu dilakukan di Sekretariat DPRD Sumenep.

"Mulai tahun ini pelaporan LHKPN sudah menggunakan sistem online," pungkasnya.

Reporter : Hairul Arifin
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya DPRD Bojonegoro Persilahkan Kades Glagahwangi Diperiksa
Berita Selanjutnya Polda Jatim Ungkap Kasus Pemerasan Prostitusi Gay

Komentar Anda