UniqMag
Perum Bojonegoro

Ini Jawaban BK Soal Polemik Ketua DPRD Jombang Dengan Anggotanya

berita terkini
Doni Anggun ketua Badan Kehormatan DPRD Jombang ketika di wawancarai awak media
ad

JOMBANG, (suarajatimpost.com) - Terkait polemik antara Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono yang diduga menyebarkan undangan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditujukan kepada anggotanya Wulang Suhardi untuk dimintai keterangan kasus KUR Bank Jatim, Badan Kehormatan DPRD Jombang belum berani menggambil keputusan karena masih menunggu hasil dari penyelidikan Kepolisian.

"Menurut kami ketika itu sudah diranah hukum di Polres. Kita tunggu hasil dari Polres jangan sampai hasil Polres dengan kami berbeda," Kata Doni Anggun Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jombang, Rabu (7/11/2018).

Doni, menjelaskan soal wewenang untuk melakukan penyelidikan untuk meminta data pada operator selular yang berhak adalah Kepolisian. karena diduga menyebarkannya melalui Whatsapp.

"Ketika itu berbicara penyebaran data seperti itu. yang paling berwenang mendeteks awalnya larinya kemana minta dioperator adalah Kepolisian. Kalau sana sudah tau hasilnya baru kita bisa putuskan pelanggaran atau tidak," jelasnya.

Ditanya, menurut BK sendiri seperti apa artinya ketika surat undangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menyebar menurut etika di Dewan menyalai aturan apa tidak, ia mengatakan tergantung dari mana dulu awal mula penyebarannya.

"Tergantung nyebarannya awal dari mana dulu. Jadi kita ndak bisa berandai andai terkait ini. titik nol ke siapa dulu kita, kan belum tau ketika kita belum melakukan penyelidikan soal itu. Tapi kalau penyebaran ke titik nol yang jadi wewenangnya kan bukan pelanggaran, tapi kalau di sebarkan misal ke bakul (Penjual) pecel pinggir jalan baru itu jadi persoalan," terangnya.

"Jadi biar ranah hukum selesai dulu, karena jangan sampai hasil yang kami kerjakan dengan Polres ini ada perbedaan dan data yang paling kongkrit adalah Kepolisian," lanjut Doni.

Kalau terbukti di Kepolisian maupun di BK benar benar menyalai kode etik atau aturan, Doni, menerangkan akan dilakukan musyawarah dan tidak langsung di copot dari jabatan sebagai dewan.

"Ada tahapan tahapan di tantrib. Ada termasuk kesalahan berat atau ndak itu semua ada tahapan tahapan. Ada teguran baik lisan atau tertulis. Sampai tingkatkan akhir paripurna untuk usulan  pemberhentian pun hasil dari suara terbanyak," ringkasnya pada awak media.

Reporter : Hariyanto
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Polres Sumenep Tetapkan Lima Oknum LSM LP KPK Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Selanjutnya Polda Jatim Ungkap Kasus Pemerasan Prostitusi Gay

Komentar Anda