UniqMag
Perum Bojonegoro

Praktisi Hukum Menilai BK DPRD Jombang Tidak Ada Ketegasan

berita terkini
Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, Sekretaris PERADI Kabupaten Jombang
ad

JOMBANG, (suarajatimpost.com) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jombang dinilai tidak profesional dan tidak memahami fungsinya sebagai penegak kode etik dan tatrib DPRD oleh Praktisi hukum organisasi Advokat PERADI setempat.

Terlihat dari penyataan Ketua BK DPRD Jombang dalam memberikan pernyataan sejumlah awak media. 

Tentang pengambilan sikap soal kasus dugaan penyebaran undangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh Ketua DPRD Jombang Joko Triono yang ditujuhkan pada anggotanya Wulang Suhardi melalui Whatsapp yang berdalih masih menunggu hasil dari penyelidikan Kepolisian.

"Wilayah kerja BK dan Kepolisian itu berbeda begitu juga sistem pembuktiannya juga berbeda. BK berada pada wilayah etik sedangkan Kepolisian pada wilayah pidana. Jadi, karena wilayahnya berbeda maka menjadi tidak logis ketika BK pasif dengan alasan menunggu Penyidikan Kepolisian," kata Ahmad Sholikhin Ruslie, Sekretaris Organisasi Advokat PERADI Kabupaten Jombang, Kamis (8/11/2018). 

Ditambahkannya seharusnya BK segera bersikap dan merespon bila ada pengaduan salah satu anggota DPRD tersebut. karena BK mempunyai wilayah kerja yang spesifik dan berbeda.

"Justru kalau BK menunggu hasil penyidikan dari pihak Kepolisian itu tidak tepat. Karena wilayahnya berbeda, dalam bekerja BK berpedoman pada kode etik dan tatib DPRD sedangkan Kepolisian berpedoman pada KUHP dan UU tentang ITE," papar Sholikhin Ruslie 

"Untuk itu BK harus tetap berjalan tanpa harus nunggu penyelidikan dari Kepolisian," lanjutnya.

Lalu bagaimana jika hasilnya berbeda antara BK dan Kepolisian, Sholikhin Ruslie menjelaskan keraguan BK dalam bertindak tidak ada masalah.

"Tidak masalah jika hasilnya berbeda dan itu sangat mungkin terjadi karena wilayah, pola kerja, dan acuannya berbeda," jelasnya.

Dijelaskan pula bahwa etik memiliki derajat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan norma norma yang tertera pada Peraturan Perundang undangan. 

Sehingga ketika seseorang terbukti melanggar ketentuan pidana pasti mereka juga melanggar etik. Namun ketika seseorang melanggar etik belum tentu melanggar ketentuan pidana.

"Bisa saja seorang anggota DPRD diberikan sanksi etik oleh BK termasuk sanksi pemecatan. Sekalipun dalam penyidikan Kepolisian tidak terbukti bersalah dalam perpektif pidana," ungkapnya.

Sebagai Praktisi Hukum Ahmad Sholikhin Ruslie beranggapan bahwa jika BK tetap tidak mengambil sikap dan hanya menunggu proses pidana di Kepolisian Ketua BK pada hakekatnya merupakan bukti bahwa BK tidak profesional serta tidak paham wilayah bidang kerjanya atau bahkan merupakan bentuk ada dugaan upaya melindungi terlapor atau teradu.

"Jadi lucu ketika proses penyelidikan pelanggaran etik dan penjatuhan sanksinya harus menunggu proses pidana. Bentuk sanksinya saja berbeda, kok saling menunggu. Pelanggaran etik diberikan sanksi mulai peringatan sampai pemberhentian, sedangkan pelanggaran pidana sanksinya dapat berupa hukuman percobaan dan hukuman penjara," pungkas Sholikhin Ruslie pada awak media.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPRD Jombang dilaporkan oleh anggotanya ke Polres Jombang atas dugaan penyebaran undangan permintaan pada Ketua DPRD Jombang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mendatangkan anggotanya Wulang Suhardi guna dimintai keterangan soal penyelidikan Kasus KUR Bank Jatim. 

Dan juga sebelumnya BK dalam menyikapi persoalan tersebut belum berani bersikap karena masih menunggu hasil penyelidikan Kepolisian.

Diketahui juga Ketua DPRD Jombang, Joko Triono dengan Anggotanya Wulang Suhardi dan Ketua BK DPRD Jombang, Doni Anggun masih satu  fraksi yakni PDI Perjuangan Kabupaten Jombang.

Reporter : Hariyanto
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Jalan Raya Nasional Trenggalek-Ponorogo KM 16 Dibuka Dengan Sistim Buka Tutup
Berita Selanjutnya Polda Jatim Ungkap Kasus Pemerasan Prostitusi Gay

Komentar Anda