UniqMag
ad

Jika Tak Indahkan SK Bupati Bojonegoro, Sejumlah Pihak ini Bisa Disanksi

berita terkini
Kabag Hukum Bojonegoro, Faisol Ahmadi.
ad

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Ali Mustofa, Anggota Baperda Bojonegoro, juga Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, ikut komentar terkait hadirnya Sekdes Glagahwangi ke sebuah acara dinas.

Ali Mustofa, sangat menyayangkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Bojonegoro (DPMD), tidak mengindahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro. Menurutnya, bagi siapa pun yang tidak mengindahkan SK Bupati harus disanksi.

"Berarti DPMD tidak mengindahkan SK Bupati, Ya yang tidak mengindahkan SK Bupati patut diberi sanksi," ujarnya

Masih menurut Ali Mustofa, kalau benar DPMD melakukan kesalahan dan disengaja, DPMD bisa disanksi, karena mengindahkan SK Bupati.

"Kalo itu benar berarti DPMD patut diberikan sanksi," tegasnya.

Hal yang sama, juga disayangkan oleh Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi, menurutnya pihak kecamatan seharusnya melakukan upaya-upaya preventif, dan segera melaporkan ke atasan, bukan hanya Konsultasi saja.

Menurutnya, kalau sudah tahu ada gejala ketidak benaran, segera lapor dan memberi peringatan tertulis.

"Mestinya ya gak cukup seperti ini pak, camat kalau tahu gitu ya ambil sikap tegas, antara lain memberikan peringatan tertulis ke kades degan tembusan Bupati dan kadin PMD serta inspektorat," terangnya.

Ketika ditanya terkait sanksi, menurut lelaki yang gemar ngopi tersebut, walaupun Pemkab bertindak tegas tapi mereka masa bodoh "Nyamin", sama saja tidak ada perubahan, kalau sanksi Pemkab tetap mengeluarkan sanksi akan tetapi dilihat dari persoalanya.

"Saya, yakin walaupun pemkab telah bertindak tegas mereka tetap 'nyamin' (masa bodoh), Masalah sanksi sih harus, tapi harus diawali pemeriksaan tujuan tertentu/investigasi oleh inspektorat atas perintah Bupati berdasarkan laporan dari camat," jelasnya.

Disingung terkait Pihak kecamatan sudah Sosialisasi dan sudah laporan ke PMD dan Bupati, Faisol menyayangkan kalau laporan itu hanya sebatas lisan dan tidak tertulis, apalagi terkait sanksi dilimpahkan ke Kabupaten lagi.

"La nek camate kur maido tok,yo podo karo wong padu turut-turut ndalan (Kalau Camat hanya menuding  saja, sama seperti orang debat di tiap tiap jalan), La nek (Kalau) sudah dibatalkan lak yo (seharusnya) kudu leren sak kabehane (Harus berhenti semuanya), nek tetap lanjut podo karo (Kalau masih berlanjut sama saja) penyalahgunaan kewenangan oleh kades karena tidak mematuhi aturan dan yang pasti menimbulkan konsekuensi anggaran yang berdampak pada penyalahgunaan keuangan Desa," ujarnya.

Disingung terkait sangsi Kepala Desa, Faisol menegaskan menungu kinerja Dari Kecamatan dan laporan dari Inspektorat.

"Karek hasil pemeriksaane to, La iyo tetap nunggu proses, Camat ben bergerak disek, (Tinggal hasil pemeriksaanya to, la Iya tetap menunggu proses, Camat biar bergerak dulu)," pungkasnya.

 

Reporter : Mustakim
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Kepedulian Koramil 0826/05 Larangan Pamekasan Kepada Mari'ah Yang Hidup Sebatang Kara
Berita Selanjutnya Kodim Kediri Bangun Solidaritas TNI - Polri Lewat Apel Danramil dan Babinsa

Komentar Anda