UniqMag
spece

JPU KPK, Tuntut Bupati Nonaktif Tulungagung 12 Tahun Penjara

berita terkini
Bupati Nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo (kiri) dan Kadin Pu Bmck Sutrisno (kanan) saat mengikuti sidang Tipidkor di Surabaya, kamis (17/01) kemarin. Dok SJP.
Berita 1

TUKUNGAGUNG, (suarajatimpost.com) - Dalam sidang lanjutan kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo, kamis (17/01) kemarin. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan sejumlah tuntutannya kepada Bupati Nonaktif Tulungagung tersebut di hadapan sidang Tipidkor Surabaya. 

Poin pertama dalam tuntutan yang di lemparkan 7 JPU KPK, menyatakan jika terdakwa I Syahri Mulyo,  terdakwa II Sutrisno, dan terdakwa III Agung Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 12 huruf b Undang-Undang RI nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 junto pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Sebelum membacakan poin-poin tuntutan. Yusuf U., salah satu JPU membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. " Hal-hal yang memberatkan, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yant bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, terdakwa satu Syahti Mulyo dan terdakwa dua Sutrisno menyalah gunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan," ucapnya, di awal pembacaan tuntutan.  

Dari data yang dihimpun, selain tuntutan pidana kurungan selama 12 tahun dalam poin tuntutan JPU KPK tersebut juga menuntut pidana denda sebesar 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 

Selain itu, Syahri Mulyo turut dituntut pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 milyar 342 juta rupiah sekian, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, jika dalam tenggang waktu yang diberikan terdakwa tidak membayarkan sejumlah uang tersebut maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 tahun. 

Beberapa poin tuntutan tersebut, dibacakan di hadapan sidang tindak pidana korupsi di pengadilan Tipidkor Surabaya oleh JPU KPK, kamis (17/07) kemarin. Tertanda, Yusuf U, Evi Yustisiana, Joko Hermawan, Nurkaris Darmono, Dulfasih, I Nengah, Dina Saraswati, Mufti Nur Irawan.

Reporter : Latif Syaifudin
Editor : Ananda Putri
Berita 2
Berita Sebelumnya Bripka Andry Eko Setiawan Terima Penghargaan Dari Bupati Pamekasan
Berita Selanjutnya Plt Bupati Trenggalek Lantik 132 Kepala Desa

Komentar Anda