UniqMag
Diknas Jombang

DPRD Jombang Sidak Ke RSUD, Temukan Pasien di Lorong

berita terkini
Komisi D DPRD Jombang saat sidak RSUD
Berita 1

JOMBANG, (suarajatimpost.com) - Sudah 2 anak yang meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD), namun seakan itu adalah kejadian yang wajar, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Jawatimur masih terlihat santai 'belum ada gebrakan' karena belum mengeluarkan status siaga atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

Hal itu membuat DPRD dari Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Jombang, juga meminta Bupati atau Wakil Bupati untuk segera bertindak karena menyangkut nyawa yang didominasi korbannya adalah anak anak yang merupakan calon pemimpin bangsa.

M. Syarif Hidayatullah Dari DPRD Kabupaten Jombang Komisi D, menegaskan bahwa kasus DBD bukan untuk diabaikan karena 'Nyamuk' tersebut merupakan hewan yang masuk kategori hewan pembunuh yang mematikan itu terlihat di data WHO ada sekitar 750.000 pertahun meninggal gara gara nyamuk.

"Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Demam berdarah DBD dulunya disebut penyakit 'break-bone' karena kadang menyebabkan nyeri sendi dan otot seakan tulang terasa retak kalau tidak tertolong pada akhirnya akan meninggal. Jadi jangan sampai dianggap remeh," terangnya, Jumat, (1/2/2019).

Disaat sidak Komisi D ke RSUD banyak pasien penderita DBD di rawat di lorong lorong secara berjajar.

"Kami akan mengonfirmasikan kepada eksekutif, RSUD butuh ruang yang lebih banyak lagi sehingga tidak ada lagi pasien yang dirawat di lorong," ucapnya.

Dari banyak kasus DBD warga merasa was was pada akhirnya, dikarenakan tidak segera bertindak, terpaksa warga melakukan pengasapan (Foging) secara mandiri, itu dilakukan mungkin masyarakat menilai sudah tidak ada rasa percaya pada pemerintah daerah.

"Biasanya yang gratis itu kalau ada kasus, kalau ngak ada kasus itu swadaya, cuman ini harus jadi perhatian pemerintahan setempat (Pemkab) bagi saya masyarakat pastinya ada pro dan kontra. Bukan masalah 10 ribu atau 15 ribunya bagi masyarakat miskin angka segitu lumayan banyak harapan saya ini jadi bahan evaluasi oleh pemkab kedepan gimana penangananya kalau bisa pemkab ikut mikir, tapi memang obatnya mahal," terang pria sapaan akrab Gus Sentot.

Sedangkan untuk masalah pelayanan RSUD pada pasien penderita DBD tidak kebagian kamar berarti penderita DBD di kabupaten Jombang meningkat hal itu juga perlu kesiapan pemkab untuk menambah kamar pasien.

"Kalau masalah DBD sudah lama kita bahas masalah rumah sakit penuh yang penting rumah sakit tidak menolak pasien, kalau penuh kenyataannya memang seperti itu tidak hanya di Jombang, di Mojokerto pun penuh," paparnya.

Masih keterangan, Gus Sentot tidak mempermasalahkan soal pelayanan rumah sakit dan komentar Kepala Dinas Kesehatan  kepada publik, akan tetapi sebagai atasan dari instansi pelayanan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati segera bertindak untuk memotivasi bawahannya agar segera tanggap tidak menunggu banyaknya korban akibat DBD.

"Cuman masalahnya gini loh ya, saya cuman pingin Pemkab ngomong bukan hanya Dinas. Bupati dan Wakil  Bupatinya suruh ngomong. Dia, kan bagian mengambil kebijakan, coba di kejar suruh bicara pada masyarakat jangan hanya diam saja," ungkapnya.

Reporter : Hariyanto
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Dinas PMD Probolinggo Gelar Sosialisasi APBDes 2019

Komentar Anda