UniqMag
spece

Soal Kursi Komisioner Kosong, KIPP Sampang Kritik Pernyataan Ketua KPU

berita terkini
Logo KIPP
Berita 1

SAMPANG, (suarajatimpost.com) – Perhelatan pesta pilkada di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 yang lalu masih menyisakan beberapa catatan penting baik dari sisi penyelenggara, data pemilih, peserta pemilu serta pola strategi yang dilakukan.

Hal itu, terbukti dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan diselenggarakannya PSU di seluruh TPS se Kabupaten Sampang. Alhasil, putusan MK tersebut mencoreng integritas para penyelenggara pemilu itu sendiri.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sampang Moh Karimullah berharap adanya evaluasi menyeluruh di semua penyelenggara pemilu terutama di internal KPU, agar kualitas pemilu serentak yang kurang 49 hari lagi itu sesuai dengan undang-undang dan cita-cita demokrasi.

"Penataan SDM dan supervisi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan maksimal kalau di internal KPU sendiri mengalami kekosongan jabatan," tegasnya, Rabu (27/02/2019).

Dijelaskan Karim, pernyataan Ketua KPU Sampang di salah satu media pada (22/02/2019) kemarin menegaskan bahwa dengan empat komisioner secara sistem tidak mengganggu. Karena, pembagian divisi itu diisi dua orang yakni ketua dan anggota, jadi satu personel yang sudah tidak ada maka otomatis dihandle oleh anggota divisinya.

"Apa yang disampaikan Ketua KPU Sampang itu multi interpretasi. Sebab, seorang Ketua lembaga seharusnya tidak melemparkan wacana yang demikian karena berakibat pada kualitas penyelenggaraan pemilu," keluhnya.

Menurut Karim, seharusnya Ketua KPU dengan tegas menyatakan ke publik maupun keatasannya (KPU Provinsi dan KPU Pusat-red) agar mensegerakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan amanat UU nomor 7 tahun 2017 bahwa kekosongan jabatan harus secepatnya diganti dengan urutan peringkat berikutnya.

"Pelemparan pernyataan Ketua KPU jangan sampai beranggapan empat komisioner KPU itu cukup, kalau itu betul berarti ketua KPU sangat arogan dalam memberikan pernyataan. Kami sangat berharap KPU segera mempercepat proses PAW agar dapat menstabilkan kinerjanya," pungkasnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris KIPP Moh Sofwan. Menurut Sofwan dengan adanya kekosongan tersebut secara sistem jelas akan berpengaruh, karena peran dan fungsi divisi SDM dan Parmas itu sangatlah vital. Mengingat diantara perannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan SDM pelaksana pemilu dan menekan kecilnya angka golput.

"Jadi, apabila pemegang nahkoda di divisi ini kosong maka dikhawatirkan mengurangi kualitas penyelenggara pemilu dan peran serta masyarakat. Maka, tidak benar jika divisi tersebut dibiarkan kosong," kata Sofwan.

Reporter : Abdus Salam
Editor : Winzani
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Keluarga Besar Quds Royal Hotel Surabaya Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Komentar Anda