UniqMag
spece

Bawaslu Tulungagung: Dua WNA Masuk DPT Harus Dicoret

berita terkini
Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun S.H, M.H, saat dikonfirmasi awak media
Berita 1

TULUNGAGUNG (Suarajatimpost.com) - Polemik Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sempat menjadi isu di tingkat nasional, bahkan yang turut merambah di tingkat lokal dengan ditemukannya WNA terdata dan masuk sebagai DPT di Pemilu 2019 di beberapa wilayah.

Turut terjadi di Kabupaten Tulungagung, Bawaslu menemukan dua WNA yang masuk di DPT dari hasil verivikasi factual yang dilakukan Bawaslu Tulungagung. Dua WNA tersebut merupakan, satu WNA berasal dari Kepulauan Windsor dan Liberia yang sudah lama bermukim di Kabupaten Tulungagung.

Sehingga, Bawaslu mengambil langkah dengan memberikan usulan untuk melakukan penghapusan DPT bagi kedua warga Negara asing tersebut. Selain itu, dari pantauan yang dilakukan pihak Bawaslu juga menemukan lima warga Negara asing yang telah memiliki KTP Elektronik di Tulungagung. 

Dari tujuh WNA yang telah bermukim di Tulungagung dan memiliki E-KTP, empat diantaranya dinyatakan tidak masuk ke DPT, dua dinyatakan masuk DPT dan diusulkan untuk dihapuskan, dan satu lainnya masih belum teridentifikasi secara faktual. 

Dari data yang dihimpun, Bawaslu pun tidak menutup kemungkinan potensi lebih banyaknya WNA yang telah memiliki E-KTP di Tulungagung, dari data sementara yang telah masuk. 

Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun menuturkan, sesuai tata aturan penyelenggaran Pemilihan Umum telah diatur WNA tidak boleh berpartisipasi sebagai pemilih. 

“Walau WNA memiliki E-KTP tetaplah tidak mililiki hak pilih dalam Pemilu 2019 karena bukan WNI sebagaimana ditegaskan yang dimaksud  pemilih menurut UU Nomor 7 tahun 2017,” paparnya.

Lebih lanjut Fayakun membeberkan, sesuai ketentuan hokum yang berlaku Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

“Pemilih adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, bunyi pasal 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Jadi bukan WNA,” tukasnya.

Sementara itu, terkait soal penghapusan DPT, Fayakun menambahkan, hal itu merupakan kewenangan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga pihaknya hanya bisa memberikan usulan untuk menghapuskannya.

Reporter : Latif Syaifudin
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Keluarga Besar Quds Royal Hotel Surabaya Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Komentar Anda