UniqMag
Diknas Jombang

Pemkab Bojonegoro Lakukan Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan

berita terkini
Bupati Bojonegoro dan KPK saat Penandatanganan Bersama Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemkab Bojonegoro.
Berita 1

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi hadir di Bojonegoro dalam acara Penadatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi, Selasa (19/03/2019).

Selain tanda tangan Anti Korupsi, juga dilakukan Pembekalan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (Clean and Good Govermance) dengan Narasumber langsung dari KPK Republik Indonesia, acara tersebut dibuka oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, bertempat di Ruang Angkling Dharmo Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam sambutanya  menyampaikan bahwa dirinya mengajak terbuka dan transparan pada Pengelolaan Anggaran Bojonegoro kedepan, lebih terbuka dan transparan pengunaanya dan akuntabel, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bojonegoro selalu bertambah dan meningkat tiap tahunya.

"APBD Bojonegoro tiap tahunnya bertambah besar, hal tersebut tentunya berimbas pada pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, untuk itu kita dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya dalam sambutanya.

Lanjut Bupati Bojonegoro, terkait pengelolaan Dana Desa dirinya berharap dan meminta agar dikawal secara ketat dan akuntabel dari Monitoring sampai pembinaannya, agar tepat sasaran dan tersinergikan dengan Kinerja Pemkab Bojonegoro.

"Kita harus selalu melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan kepada Pemerintah Desa karena hal tersebut merupakan Bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten," tegasnya.

Secara terpisah Djoko Lukito selaku Plt. BKPP Kabupaten Bojonegoro Dalam laporannya menyampaikan bahwa acara yang diikuti oleh pejabat Esselon II dan III tersebut hanya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

"Ini merupakan upaya mewujudkan tata kelolah Pemerintahan yang bersih dan baik guna mendukung program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pelayan masyarakat serta berkomitmen bersama melaksanakan program pemberantasan korupsi," terangnya.

Masih menurut Djoko Lukito wajib lapor dari 70 Pejabat Bojonegoro terhadap Laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKPN) di tahun 2018, 20 Pejabat yang belum melaporkan kekayaanya dari 70 yang wajib lapor.

"Di Tahun 2018 ada 20 Wajib Lapor yang belum melaporkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari 70 wajib Lapor," pungkasnya.

Dalam pembekalan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih tersebut juga dihadiri Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Indra Furqon Tim (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK).

Selain pembinaan juga dilakukan Penandatanganan fakta integritas Komitmen Bersama, Anti Korupsi yang ditandatangani oleh seluruh Pejabat Esselon II dan III yang hadir.

Reporter : Mustakim
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya DLH Probolinggo Adakan Pembinaan Tanaman MPTS

Komentar Anda