UniqMag
spece

Terkait Restribusi Pameran 2018, Begini Penjelasan Ketua DPC Projo Bojonegoro

berita terkini
Hasyim Ketua DPC Projo Bojonegoro
Berita 1

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Terkait dengan belum dibayarnya restribusi pemakaian halaman Stadion Letjen H. Soedirman untuk kegiatan bazar Usaha Kecil Menengah (UKM) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo pada bulan November 2018 lalu mendapat penjelasan secara langsung oleh Hasyim, Ketua DPC Projo Senin (25/03/19) siang. 

Dirinya mengatakan jika terkait restribusi tersebut bukan tidak mau membayar, tetapi belum mau karena ada dasar yang tertulis di Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2011 pada Besaran Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro khususnya di huruf 'C' Pemakaian Stadion Letjen H. Soedirman di nomor 4 di huruf C. 

"Disitu dengan jelas menyebutkan, kios pameran 1000 per M2/hari bukan seperti yang diberitakan 3 juta per hari," ungkapnya. 

Lanjut Hasyim selaku Ketua DPC Projo Bojonegoro, sedangkan penyampaian dari Hari Pras selaku selaku Kasi Pembangunan Gedung adalah di nomor 3 yakni pemanfaatan halaman parkir stadion untuk kegiatan komersial (3.186 M2). 

Padahal mrnurutnya DPC Projo Bojonegoro hanya mempergunakan muka stadion kurang lebih 70 tenda dengan ukuran 2 X 2 meter dan Tempat mainan anak-anak kurang lebih 20×20, keseluruhan kurang lebih 680 M2. 

"Kita tidak komersial karena tidak ditiketkan, Jika hitungan dari kami mustinya biaya restribusi yang akan kami bayarkan senilai Rp.5.500.000 ; (1000 X 680 M2, sudah termasuk PPH/PPN) selama 8 hari, dan akan segera kami bayarkan," jelas Ketua DPC Projo Bojonegoro. 

Disingung apa pernah berkunjung dan mendatangi Pemkab Bojonegoro, Hasyim menceritakan, dulu paska acara Bazar dirinya sudah mendatangi bagian pembayaran tersebut, dari Kantor bagian pembayaran Pendapatan Daerah, tersebut di sarankan Membayar di PU saja.

"Dulu pernah kita ke PU di sarankan Untuk membayar di Pendapatan Daerah, di Pendapatan Daerah kita di kembalikan Ke PU lagi untuk membayar di sana, dan sekertaris Projo juga pernah di sarankan oleh pegawai Pemkab untuk membuat surat tertulis ke Bupati, bila ada kekeliruan atau kelebihan dalam penghitungan penarikan retrebusi tersebut," terangnya.

Reporter : Mustakim
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Diduga Mengantuk, Warga Jombang Seruduk Truk Diparkir
Berita Selanjutnya Dwi Azwar Anas Terpilih Jadi Korpresnas BEM PTM se-Indonesia

Komentar Anda