UniqMag
Diknas Jombang

Soal Klaim Kemenangan PKB Jombang, Ini Tanggapan Praktisi Hukum

berita terkini
Ahmad Solikin Rusli Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum UNDAR
Berita 1

JOMBANG,(suarajatimpost.com) - Klaim oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jombang, telah mendapatkan 10 kursi DPRD Jombang dikontestan pemilu 2019 ini dan perkataan Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang mengenai PKB dilahirkan oleh Nahdatul Ulama (NU). Ternyata mendapat sorotan dari salah satu praktisi Hukum Kabupaten Jombang.

Ahmad Solikin Rusli, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum UNDAR, menganggap apa yang dilontarkan Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang ada ungkapan yang tidak mendasar dinilai bisa membuat kegaduhan.

"Ada beberapa catatan terhadap apa yang dilakukan oleh DPC PKB Jombang ketika melaporkan hasil perolehan suaran PKB Jombang pada Pemilu 17 April 2019 saya menilai bisa membikin polemik dimasyarakat," jelasnya. Rabu (1/4/2019).

Tidak hanya itu ada sebuah penjelasan tanpa dasar, hal itu diutarakan oleh Ketua DPC PKB Jombang bahwa PKB dilahirkan oleh NU adalah ungkapan yang lahir dari pemahaman yang salah. Sebab faktanya tidak seperti itu. Faktanya bahwa Nahdlatul 'Ulama (NU) dalam hal ini PBNU tidak pernah mendirikan partai. 

"Faktanya dapat dilihat pada dokumen pendirian PKB pada tanggal 23 Juli 1998 dan fakta lainnya, sangat jelas bahwa PKB bukan didirikan PBNU tapi didirikan oleh banyak pihak dan banyak tokoh yang sebagiannya adalah pengurus  PBNU diantaranya KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, dan KH.A. Muchid Muzadi, beliau beliau yang saya sebutkan tersebut sendiri dalam ikut serta mendirikan PKB sama sekali tidak mengatasnamakan PBNU," tutur Solikin Rusli.

Untuk itu jika Ketua DPC Jombang bilang bahwa PKB adalah partai yang dilahirkan oleh NU adalah pernyataan yang sangat merugikan NU secara institusional. Warga NU di luar PKB juga banyak.

"Ungkapan ini saya menilai bisa merupakan kebohongan publik (meyebarkan berita bohong) dan menyesatkan yang dapat dipidana," papar Solikin.

Sedangkan untuk mengklaim mendapatkan suara diatas partai lain, bisa menjadikan tanda tanya besar, kemungkinan dugaan dugaan bisa jadi ada main atau juga ada kedekatan keluarga.

"Mengklaim mendapatkan suara 145.484 dan PDIP sebesar 143.033 sebelum KPU melakukan tugasnya dengan tuntas, sama halnya mendelegitimasi KPU, menteror PDIP dan bahkan dapat dicurigai ada dugaan 'hubungan gelap' antara personil DPC PKB dengan beberapa atau salah satu personil di KPU Jombang," ucap pria sapaan akrab Solikin Rusli.

Praktisi ini juga menegaskan bahwa pernyataan pernyataan yang belum jelas, takutnya akan membuat kegaduhan.

"Dengan demikian Ketua DPC PKB Jombang dapat dikatakan terindikasi melakukan kebohongan publik menyebarkan berita bohong dan membikin keonaran," tutur Rusli.

Adapun Dasar Hukumnya yang dibuat acuan antara lain.  Pasal 14  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan sanksi hukuman 10 tahun, kualifikasi konten kebohongan yang dapat dijerat oleh pasal dan ayat ini adalah konten yang menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Dalam pasal ini, kualifikasi konten kebohongan publik yang dapat dijerat adalah dengan cara menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

"sedangkan, ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran dan mungkin tidak takut dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE," ringkas Ahmad Solikin Rusli Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum UNDAR

Reporter : Hariyanto
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Kejari dan Kabupaten Probolinggo Teken Dua Nota Kesepakatan, Apa Saja?
Berita Selanjutnya Rombongan Pelajar Ponpes Ngunut Meninggal Dunia di Kawasan Pantai Sine Tulungagung

Komentar Anda