UniqMag
spece

Marak Pelacuran di Situbondo, Julukan Kota Santri Alih Status Jadi 'Kota Lendir'

berita terkini
Aksi GP SAKERA tuntut penghentian aktifitas pelacuran di Situbondo.
Berita 1

SITUBONDO, (suarajatimpost.com) - Setelah setahun unjuk rasa menuntut penghentian praktek pelacuran di eks lokalisasi GS (Gunung Sampan), GP SAKERA ( Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi Edukasi Resistensi Advokasi) kembali ngluruk Pemkab Situbondo pada Senin (13/5/2019) pagi.

Para aktivis Situbondo itu menyoal mandulnya Perda No. 27 tahun 2014 tentang pelarangan praktek pelacuran di Kabupaten Situbondo.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, selain  GP SAKERA, Forum media S-One, LPKPN beserta elemen masyarakat Situbondo lainnya ikut terlibat. 

"Kali ini ada sekitar 50 peserta aksi demo untuk menuntut penutupan eks lokalisasi GS di Situbondo," ucap Syaiful Bahri, Ketum GP SAKERA.

Dalam orasinya, Syaiful Bahri mengatakan bahwa Situbondo terkenal dengan kota santrinya dengan tokoh-tokoh dan ulama besar ada di Kabupaten Situbondo.

"Sangat miris jika disebut kota lendir. Aksi demo pertama dilakukan 1 tahun lalu dan tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten sehingga aksi demo ini akan diadakan marathon jika tidak didengar," teriaknya.

“Perda di Kabupaten Situbondo terkesan mandul, 1 tahun lalu GP SAKERA demo pertama tidak di gubris. Kami menduga ada semacam main mata anatara pemkab dengan pengelola di eks lokalisasi GS. Dan hari ini kita demo lagi. Jika tidak ada tanggapan dari pemkab,  kita akan adakan demo marathon sampai pemkab mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat," lanjutnya

Sumyadi, tokoh masyarakat Besuki juga hadir berorasi juga memberikan pernyataan mengenai masih maraknya praktek pelacuran yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

“Kenapa dijuluki kota lendir padahal kota Situbondo terkenal dengan bumi selawatnya, kem Perda, apakah Pemerintahan Kabupaten hanya diam, dan menerima bisnis lendir ini,” tanyanya.

Massa kemudian memaksa memasuki  gedung Pemkab dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Karena tidak ada tanggapan dari pemangku kebijakan, selang beberapa menit mereka diijinkan untuk bernegosiasi di dalam. Perwakilan dari beberapa orang pun masuk untuk bernegosiasi di dalam.

Sayangnya, saat ditemui di Aula Baluran Situbondo yang diwakili oleh beberapa peserta demo, timbul kekecewaan karena tidak pernah bertemu dengan pemangku kekuasan yakni Bupati dan Wabup juga Sekda. Mereka tidak berada di tempat dan hanya diwakili dengan 2 asisten.

Reporter : Irwan Rakhday
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya 24 CJH Tulungagung Tidak Lunasi BPIH Tahap 2
Berita Selanjutnya Bawa Sajam, Pria Pasrujambe Terjaring Operasi Pekat di Klakah Lumajang

Komentar Anda