UniqMag
spece

Soal Penarikan Iuran Program PTSL, Bupati Nganjuk Diintai Persoalan Hukum

berita terkini
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat ketika memberikan sertifikat pada warga (Dok)
Berita 1

NGANJUK, (suarajatimpost.com) - Penarikan iuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintah pusat, bahkan ada surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri.

Namun ada saja perangkat maupun pejabat daerah yang dinilai kurang begitu paham pada akhirnya bisa menyeret kepermasalahan hukum.

Didalam aturan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri memperolehkan menarik iuran itupun tergantung dari daerah atau kategori. Untuk Bali dan Jawa masuk kategori dimana boleh menarik biaya 150 ribu lebih dari itu jelas tidak boleh. 

Fungsi dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, sebagian untuk menghindari panitia PTSL seperti Kepala desa agar tidak terseret kemasalah hukum dan sebagai pimpinan daerah (Bupati,red) harus mengawal Program PTSL tersebut.

Sungguh tidak disangka di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Malahan pimpinan daerah (Bupati,red) dinilai seakan malah  melegalkan penarikan di luar aturan SKB 3 Menteri. 

Hal itu diutarakan sewaktu diwawancarai oleh media elektronik (televisi swasta, red) disitu Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mengatakan bahwa menarik iuran PTSL diatas harga yang ditentukan tidak ada masalah sepanjang itu hasil kesepakatan warga serta harus transparan.

"Saya sudah membentuk tim, tim yang saya bentuk bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menindak lanjuti pungutan PTSL di luar ketentuan. Kalau itu sudah ada kesepakatan dengan warga dan memang transparan No problem. Tapi jika memang tidak transparan dan merugikan masyarakat, saya minta pihak penindak hukum untuk menindak lanjuti," jelas Novi Bupati Nganjuk pada sejumlah wartawan, pada acara pembagian sertifikat gratis, pada bulan lalu.

Dari apa yang di wawancara Bupati Nganjuk, seakan menjadikan polemik dan menjadi sorotan praktisi hukum bukan dari praktisi hukum lokal saja. Bahkan dari pakar hukum tertangga sebelah, ikut berceloteh mengganggap apa yang dikatakan Bupati Nganjuk adalah perkataan yang tidak mendasar dan malah menimbulkan polemik dimasyarakat.

Menurut, Dr Ahmad Solikin Rusli, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum UNDAR Jombang, mengatakan jika benar apa yang diberitakan media, bahwa tarif PTSL telah melebihi batas maksimal yang ditentukan peraturan yang ada, maka akan sangat bahaya dari sisi hukum. 

“Jika benar, bahwa bupati membolehkan pungutan diluar ketentuan asalkan berdasarkan musyawarah,  sebagaimana yang diberitakan banyak media sementara peraturan telah menentukan margin tertentu. Maka bupati dapat dianggap telah melegalkan pungutan liar pada program PTSL karena tidak didasarkan mekanisme dan prosedur yang benar," jelasnya. Senin (13/5/2019).

Sedangkan memungut pungutan kepada warga diluar yang sudah diatur oleh SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 20 17, maksimal Rp 150.000 untuk Jawa dan Bali dan hanya mendasarkan pada musyawarah atau kesepakatan, sama halnya telah membuat lubang atau ranjau sendiri.

Sebab dasar penambahan pungutan tersebut, seharusnya dituangkan dalam bentuk produk hukum ditingkat desa yaitu Perdes. sebagaimana surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 140/7811/011/2017 tertanggal 26 April 2017 yang ditujukan kepada seluruh Bupati atau Walikota di Jawa timur.

"Jika tidak terdapat dasar hukum yang jelas dan warga melaporkan secara pidana sangat bahaya, karena kesepakatan yang bertentangan dengan aturan tidak dapat mengalahkan aturan yang sah, dengan demikian kesepakatan yang seperti itu tidak dapat mengikat secara yuridis," tutur Solikin.

Untuk itu, dirinya berharap kepada semua pihak untuk lebih hati hati pada persoalan ini.

"Selain itu, dirinya juga menganggap bahwa pungutan yang tidak mempunyai pijakan yuridis tersebut, merupakan legalisasi pemerasan dan penyalahgunaan wewenang," ungkap pria sapaan akrab Solikin Rusli.

Reporter : Hariyanto
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Yamaha Vega Seruduk Truk di Kediri, Satu Orang Tewas di TKP
Berita Selanjutnya Mahasiswa Jawa Timur Merespon Gerakan Anarkis yang Terjadi Akhir-akhir Ini

Komentar Anda