UniqMag
jamu

Ini Yang Terjadi Pasca Ditangkapnya Para Penambang Ilegal di Lumajang

berita terkini
Mansur hidayat saay diwawancarai sejumlah awak media.
ad

LUMAJANG, (suarajatimpost.com) - Pasca ditangkapnya sejumlah penambang pasir ilegal di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Lumajang Jawa Timur oleh petugas gabungan Polres Lumajang dan Satuan Polisi Pamong Praja, penyikapan dari sejumlah element masyarakat mulai bermunculan.

Salah satunya dari Mansur, ketua PUTRA (Paguyuban Penambang Tradisional) yang mendatangi Mapolres Lumajang khususnya Satreskrim untuk menanyakan apakah nantinya penangkapan yang dilakukan tersebut nantinya termasuk pembinaan atau proses sosialisasi, ataukah larinya ke penegakan hukum. 

“Kita percaya pada Polres Lumajang yang melakukan langkah hukum, kita percaya kepolisian profesional dalam bekerja, disamping itu unsur kemanusiaan kami meminta sedianya dikedepankan,” kata Mansur Hidayat pada sejumlah awak media sebagai perwakilan, Jum’at (11/8).

Menurut Mansur, carut marutnya dunia pertambangan di Lumajang ini dipicu oleh banyak hal, diantaranya dimana sudah terhitung 1,5tahun ESDM Jawa Timur belum atau tidak mengeluarkan izin tambang.

“Bagaimana nasib rakyat pribumi Lumajang, utamanya penambang kecil, jika selama itu tidak bekerja ya kasihan. Oleh karenanya, kita memohon kepada pihak kepolisian pembinaan dan sosialisasi dikedepankan sebagai bentuk kemanusiaan,” harapnya.

Masih kata Mansur, dihari jauh sebelumnya masyarakat Jugosari Lumajang sudah mengajukan izin tambang namun ditolak. Oleh karenanya dia berasumsi jika hal ini perlu juga didiskusikan di Provinsi.

”Sudah jelas apa yang diamanatkan undang-undang jika sebenarnya proses izin itu tidak boleh terlalu lama, kalau sampai 1,5tahun ya sangat luar biasa. Untuk menyikapi kondisi di Lumajang ini perlu diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebuah solusi tentunya dengan birokrasi yang tidak ruwet, itu ya antara Pemkab Lumajang dan ESDM, sedangkan di kepolisian kita meminta kebijakan, intinya kita percaya jika POLRI itu POLRI rakyat,” imbuh Mansur.

“Jika ada yang mengatakan jika IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ditutup, kita bertanya berdasarkan Surat Keputusan siapa, Bupati ataukah siapa. Ini semua saya kira perlu ditata ulang dan semua pihak harus bertemu,” tukas Mansur.

Disisi lain juga timbul ungkapan yang sepadan, dimana Gus Imron asal Tempeh Lumajang selaku Ketua LSM AMPEL ( Asosiasi Masyarakat Peduli Lingkungan ) yang terkesan menyayangkan akan penangkapan para penambang ilegal Jugosari tersebut.

“Habiskan semua yang ilegal, jangan tebang pilih, sepengetahu kami tambang pasir di Lumajang saat ini hampir semuanya ilegal, maka silahkan ditegakkan hukum, kami acungi jempol, namun jika itu mau diambil sisi lain semisal dengan perekonomian rakyat kecil ayo dibicarakan bareng-banreng. Kita dudukkan masyarakat bagaimana mengelola pasir sambil menunggu perizinan itu, sepengetahu kami di Jugo itu sementara masyarakat belum tahu yang sebenarnya, itu sudah diklaim oleh perusahaan besar kalau itu sudah diizinkan,” katanya.

“Itu sudah berjalan lama, kami kira Polsek Candipuro selama ini  tidak tidur, kenapa selama ini mereka diam tidak melakukan pembinaan atau sosialisasi, kami disini menyayangkan. Diakui atau tidak sosialisasi dan pembinaan dari pihak Kepolisian selama ini kami rasa belum ada, jadi jika sosialisasi itu sudah namun masyarakat penambang kecil masih bandel, kami tidak bisa berkomentar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Roy Aquary Prawirosastro mengatakan jika razia ini akan terus ada secara bertahap.

“Ini bertahap, selanjutnya kita akan terus lakukan dengan dengan tim gabungan, kami akan tindak selama itu ilegal, dan untuk yang di Jugosari sebelumnya kami tanya dan mereka memang tidak punya izin,” ucapnya kemarin pasca penagkapan.

Reporter : Hermanto
Editor : Ismi Fausiah
ad
Berita Sebelumnya Dibutuhkan Wartawan Kabupaten dan Kota
Berita Selanjutnya Siaga Natal dan Tahun Baru 2018, PT PLN Area Pamekasan Gelar Apel Pasukan

Komentar Anda