Selasa, 27 September 2022
Advetorial

Ketua DPRD Lumajang : Bupati Sampaikan Nota Keuangan P-APBD, Ada 6 Faktor Pergeseran Anggaran

profile
Achmad

02 September 2022 20:51

802 dilihat
Ketua DPRD Lumajang : Bupati Sampaikan Nota Keuangan P-APBD, Ada 6 Faktor Pergeseran Anggaran
Backdrop diruang sidang paripurna dan penyerahan nota kepada pimpinan dewan. (SJP)

LUMAJANG - Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin, soroti penyampaian  Nota Keuangan atas Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

Sebagai informasi, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan paparannya terkait P-APBD pada Sidang Paripurna III Tahun 2022 ini, Kamis 1 September 2022 kemarin.

Peraturan perundang-undangan ini, kata Anang,  mengamanatkan adanya perubahan APBD yang dapat dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam kondisi luar biasa.

"Alasan mendasar mengapa perubahan APBD perlu dilakukan, diantaranya karena adanya perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan asumsi di dalam Kebijakan Umum APBD," ungkap politisi PKB ini, Jumat (2/9/2022) siang tadi.

Alasan yang kedua, kata Anang, karena adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selain itu, adanya keadaan SiLPA periode sebelumnya yang harus dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan, serta adanya keadaan darurat maupun keadaan luar biasa.

"Dan terbitnya beberapa kebijakan pemerintah menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja," katanya.

Pergeseran yang pertama, menurutnya, setelah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 lalu.

Yakni dengan Peraturan Bupati (Perbup) Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,.

Menampung perubahan pendapatan transfer antar daerah dan belanja dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi (Kegiatan Jatim Puspa), menyesuaikan dengan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

"Keperluan mendesak untuk penanganan bencana Erupsi Semeru di masa transisi melalui penyesuaian penerimaan pembiayaan penggunaan SiLPA tahun 2021 dan penambahan belanja SKPD yang bersumber dari  bantuan keuangan untuk penanganan bencana Erupsi Semeru melalui kas daerah pada tahun 2021," paparnya lagi.

Selanjutnya, kata Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang ini, adanya keperluan mendesak untuk penanganan bencana erupsi Semeru di masa transisi melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ke belanja operasi SKPD.

Juga keperluan mendesak untuk penanganan pandemi covid-19 melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ke belanja operasi Dinas Kesehatan.

"Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan - penerimaan pinjaman dan belanja modal yang bersumber dari pinjaman PEN PT. SMI berdasarkan addendeum Perjanjian Pinjaman PEN antara PT. SMI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang," ujarnya lagi.

Sedangkan untuk pergeseran yang kedua, yaitu setelah ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lumajang TA. 2022, untuk menampung pergeseran anggaran pada SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur mendasari Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pelaksanaannya mulai berlaku pada bulan Maret 2022.

Pergeseran ketiga, menurut Ketua DPRD asal Kecamatan Sumbersuko ini, setelah ditetapkannya pada tanggal 20 April 2022 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menampung perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat dan belanja yang bersumber dari Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022.

"Perubahan pendapatan transfer antar daerah dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan (1) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 045.2/2258/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan (2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 903/747.10/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022," jelasnya pula.

"Ketiga adanya pergeseran BTT ke belanja operasi untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 mendasari Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  HK.01.07/Menkes/ 4239/2021 tentang 
Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/ 4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19," bebernya.

Ada juga alasan pergeseran yang keempat yaitu dengan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menampung penyesuaian pendapatan transfer pemerintah pusat ; lain-lain pendapatan daerah yang sah (BOS) dan belanja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022.

Kedua, yaitu adanya pergeseran anggaran BTT ke Belanja Operasi pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kebutuhan kondisi darurat dan mendesak penanganan Wabah PMK di Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/278/427.12/2022 tentang Keadaan Mendesak Karena Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku.

"Pergeseran kelima ditetapkan tanggal 13 Juni 2022 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menampung Pendapatan Transfer Antar Daerah ; Belanja operasi dan Belanja Modal yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 900/2472/201.2/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 900/11153/201.2/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Persetujuan Penambahan Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK)," terang Anang kembali.

Pergeseran terakhir, adanya ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menyesuaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Operasi dan Belanja Modal yang bersumber dari DBHCHT mendasari Berita Acara Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT T.A. 2022 tanggal 14 Maret 2022. (ADV)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Ketua DPRD Lumajang : Bupati Sampaikan Nota Keuangan P-APBD, Ada 6 Faktor Pergeseran Anggaran

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT