Jumat, 03 Februari 2023
Advetorial

Meski Setujui RAPBD 2023 Jadi Perda, Berbagai Catatan Dari DPRD Wajib Jadi Perhatian Pemkot Malang

profile
Syahrul

29 November 2022 09:33

514 dilihat
Meski Setujui RAPBD 2023 Jadi Perda, Berbagai Catatan Dari DPRD Wajib Jadi Perhatian Pemkot Malang
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika bersama Walikota Malang, Sutiaji bersama jajaranya menunjukan draf Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 yang sudah ditandatangi bersama

KOTA MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kembali menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa pembahasan, diantaranya, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023. 

Dalam pengambilan keputusan, DPRD Kota Malang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan berbagai catatan untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Malang.

Menurut Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pembahasan RAPBD tahun 2023 diakui memang alot, namun pihaknya bersyukur pembahasan tersebut selesai pada waktunya.

"Kita lebih banyak pembahsannya di Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD kita tahun ini 563 milyar, kok tahun 2023 berani pasang PAD satu triliun lebih kenapa?, kita kejar, mereka (Pemerintah Kota) optimis ya kita dukung dengan berbagai persyaratan," ungkap Made, saat ditemui awak media usai rapat Paripurna, Senin (28/11).

Untuk APBD Kota Malang mengalami kenaikan dari 2,4 triliun menjadi 2,8 triliun dengan naiknya PAD nya.

"Jadi APBD Kota Malang tahun 2023 mengalami kenaikan, karena adanya kenaikan PAD kita yang mencapai 400 milyar sehingga APBD kita naik, ini yang sebenarnya kita takutkan target PAD tidak tercapai otomatis yang kita susun mengenai belanja akan terganggu," beber Made.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diakui Made tetap yakin, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil yakin dengan angka tersebut, "Justru kemarin terjadi terbalik, dewan tidak yakin dengan PAD sebesar 1,17 triliun itu karena kita minta yang realistis saja, dewan minta 850 sampai 900 milyar untuk tahun 2023 mendatang, tapi OPD yakin ya sudah akhirnya kita sepakati PAD tahun 2023 diangka 1,17 triliun," terang Made.

Made berharap dua Ranperda harus selesai pembahasannya karena itu syarat mutlak, dan Panitia Khusus (Pansus) sudah terbentuk, maksimal 15 Desember sudah selesai.

"Harapan kita dari dewan, dua Ranperda, yaitu Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai syarat mutlak harus selesai, setelah ini dewan akan menggarap dua Ranperda tersebut, karena Pansusnya sudah terbentuk, maksimal 15 Desember sudah selesai," tandas Made.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan pada proses RAPBD tahun 2023 memang mengalami kenaikam yang dibarengi kenaikam PAD.

"Dengan APBD kita yang tinggi dan pendapatan kita tinggi, tentu harapannya pendapatan masyarakat kita naik, selain kita masih memilik pekerjaan rumah yang masih banyak, satu diantaranya pengangguran terbuka yang masih banyak, untuk itu peningkatan UMKM terus ditingkatkan," papar Sutiaji. 

Rangkuman akhir Fraksi Fraksi DPRD Kota Malang pembahasan Ranperda APBD Kota Malang tahun 2023.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang dapat menerima dan menyetujui RAPBD tentang APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda dan dapat dilanjutkan pada proses pengambil keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.

Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap Ranperda APBD tentang APBD tahun anggaran 2023.

Fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Kota Malang tentang APBD Tahun anggaran 2023.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang dapat menyetujui dan Menyepakati Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang APBD Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2023.

Dan seluruh Fraksi Fraksi memberikan catatan dengan beberapa catatan untuk mendapat perhatian dari Pemkot Malang.

Editor : Redaksi

Tags
Anda Sedang Membaca:

Meski Setujui RAPBD 2023 Jadi Perda, Berbagai Catatan Dari DPRD Wajib Jadi Perhatian Pemkot Malang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT