Selasa, 27 September 2022
Advetorial

DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Paripurna Tentang 4 Raperda Inisiatif

profile
Andy

22 September 2022 18:30

699 dilihat
DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Paripurna Tentang 4 Raperda Inisiatif
Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda penjelasan 4 Raperda inisiatif dan pembentukan Panitia Khusus

MOJOKERTO - Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto terkait penjelasan 4 raperda inisiatif dan keputusan tentang pembentukan Panitia Khusus kembali digelar, Kamis (22/9/2022) pagi.

Empat raperda inisiatif itu adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Raperda tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan yang terakhir, Raperda tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Untuk merumuskan keempat raperda inisiatif tersebut, DPRD Kabupaten Mojokerto Panitia Khusus VII, Panitia Khusus VIII, Panitia Khusus IX dan Panitia Khusus X.

Juru bicara (Jubir) DPRD Kabupaten Mojokerto, Nurida Lukitasari menyampaikan, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dan memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan yang diberikan konstitusi sebagai pemerintah daerah perlu mewujudkan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kabupaten Mojokerto selalu berdasar terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, untuk merealisasikan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Kabupaten Mojokerto harus mengacu terhadap pengaturan atau delegasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," jelas Nurida Lukitasari.

Lebih lanjut dikatakan Nurida, sedangkan untuk maksud dan tujuan Raperda perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah.

"Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah dan meningkatkan kemampuan, peran, dan kelembagaan Usaha Mikro dalam menghadapi persaingan usaha," tutur Nurida.

Menurutnya, terkait Raperda tentang Pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menargetkan agar akses dan jangkauan layanan sanitasi terhadap masyarakat dapat meningkat hingga kisaran maksimum 100 % pada tahun 2024.

"Sesudai dengan hitungan Pemerintah Pusat, saat ini performa layanan sanitasi di tingkat perkotaan sendiri masih berada pada kisaran 69,36%. Disamping itu, Pemerintah Pusat saat ini juga telah mengamanatkan pembentukan dasar hukum di tingkat regional melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang harus ditindaklanjuti oleh suatu Rancangan Peraturan Daerah," bebernya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Nurida menerangkan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Mojokertu perlu untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

"Ini disebabkan karena kekosongan hukum yang terjadi bisa berakibat pada tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Mojokerto," pungkasnya.

Editor : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Paripurna Tentang 4 Raperda Inisiatif

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT