Senin, 27 Juni 2022
Advetorial

Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Pandangan Umum Fraksi Golkar atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

profile
Andy

22 Mei 2022 01:59

669 dilihat
Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Pandangan Umum Fraksi Golkar atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Riza Ibnu Yulianta saat menyampaikan pandangan umum fraksinya. (Andy/SJP)

KOTA MOJOKERTO - DPRD Kota Mojokerto kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Sabtu malam 21 Mei 2022.

Dalam rapat paripura yang digelar di ruang rapat lantai ll kantor Dewan Kota Mojokerto, jalan Gajahmada nomor 145 Kota Mojokerto ini dihadiri 18 dari 25 anggota. Rapat Paripurna dimulai sekitar pukul 20.00 dan berakhir sekitar pukul 21.30 WIB.

Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, yakni Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Demokrat dan terakhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam penyampaian awal pandangan umum tersebut, semua Fraksi mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto selama 8 kali berturut-turut.

Opini WTP ini diperoleh Pemkot Mojokerto atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pimpinanan DPRD bersama Wali Kota Mojokerto

Juru Bicara Fraksi Partai Golar Riza Ibnu Yulianto menyampaikan, perlunya peningkatan pembinaan terhadap para pelaku usaha atau UKM agar dapat berdaya saing global dan adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk pembinaa-pembinaan yang sudah dilakukan sehingga bisa meningkatkan perekonomian para UKM, masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

"Perlu adanya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi serta perlunya peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Terkait masalah layanan publik tata kelola SDM aparatur, dan penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dàn masalah pandemi covid-19, yang saat ini masih berlangsung," ungkap Riza Ibnu Yulianto.

Menurut Riza, Pemkot diharapkan lebih ketat lagi mengawasi program yang dikerjakan masing-masing perangkat daerah. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan SILPA tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran.

Suasana Rapat Paripurana DPRD Kota Mojokerto

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp 256.381.213.286,13, mengalami kenaikan sebesar Rp 50.213.526.343,1 atau 124,36 persen. Meski PAD sudah melampaui target pada PAD 2021. Hal tersebut harus terus dikembangkan dalam kerangka perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat fungsi," harapnya.

Lebih lanjut dikatakanya, Fraksi Partai Golkar menyarankan pemerintah untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi karena pandemic Covid-19 pada tahun ini masih belum hilang. Tujuannya agar tidak ikut mempengaruhi capaian pendapatan daerah secara signifikan.

"Pajak daerah terealisasi sebesar sebesar Rp 52.376.571.219,20, terbukti mengalami kenaikan sebesar 104,68 persen terjadi peningkatan begitu juga dengan retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 10.699.674.588 atau terealisasi sebesar 103,15 persen," rincinya.

Kepala Dinas bersama TNI, Polri nampak ikut menghadiri paripurna

Masih menurut Riza, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi memang harus selalu di tingkatkan, namun harus di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu kita harus pandai-pandai menyelaraskan antara kepentingan pemerintah di satu sisi dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat pada sisi yang lain.

Sementara itu, terkait belanja daerah Fraksi Partai Golkar berharap sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan efek multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

"Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan mengalami penurunan sebesar Rp 183.493.457.866 dari Rp 1.136.942.036.115. Terealisasi sebesar Rp 953.448.578.249,07 atau terealisasi sebesar 83,86 persen," jelasnya.

Fraksi Golkar meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekadar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat, mohon tanggapan.

"Terkait dengan belanja jalan, irigasi dan jaringan yang terealisasi sebesar Rp 50.699.407.614,88  dari anggaran yang di rencanakan sebesar Rp 724.219.485.219 atau terealisasi sebesar 70,20 persen. Dimana dalam belanja tersebut terdapat pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan yang perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera, kami mohon penjelasan mengingat masih ada jalan yang sampai saat ini kondisinya masih belum maksimal," pintanya mewakili Fraksi Golkar. (ADV)

Editor: Doi Nuri

Tags
Anda Sedang Membaca:

Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Pandangan Umum Fraksi Golkar atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT