Selasa, 28 Juni 2022
Advetorial

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

profile
Senopati

07 Juni 2022 06:56

600 dilihat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mewakil Bupati Malang menyerahkan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021. (SJP)

KABUPATEN MALANG –  DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat Paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.

Agenda tersebut, merupakan laporan yang secara konstitusional yang harus disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto dalam kesempatan ini menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

"Penyampaian ini merupakan tahapan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021," kata dia.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, kata Wakil Bupati Malang, Fokus pembangunan Kabupaten Malang tahun 2022, Senin malam 6 Juni 2022.

"Ini untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang sejahtera, berdaya saing melalui pengembangan pembangunan ekonomi daerah sektor Pariwisata serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup," imbuh Didik.

Adapun Prioritas pembangunan, lanjut Didik, yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan," papar dia.

Selanjutnya, masih kata Didik, kesehatan yang bermutu dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Fungsi berikutnya, adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang Merata, untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

"Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, Industri kreatif, dan sektor lain yang berdaya saing," harap Didik.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, ditegaskan Didik sebagai langkah strategis berikutnya.

Secara khusus disampaikan Didik, bahwa pengelolaan keuangan daerah, pada saat ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,.

"Dengan lebih transparan dan akuntabel, disesuaikan dengan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah," jelasnya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah,.

Dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, serta adanya keterpaduan program dan kegiatan, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.

Sekaligus mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut, disampaikan Didik, tercermin dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang merupakan salah satu instrumen penting untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan 
maupun pembangunan," tegas Didik.

"Intuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
meningkatkan pelayanan publik, serta melindungi hak-hak masyarakat, maka perlu dibalas," ungkap Didik optimis.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sementara Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menyajikan laporan keuangan tahun 2021 sesuai dengan kedua peraturan tersebut, dan telah melalui proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang maupun pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

"Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 tersebut, telah diserahkan kepada Pemerintah 
Kabupaten Malang pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut. Pertanggungjawaban APBD TA. 2022," beber Wabup Malang

Dalam perjalanan APBD Tahun 2021, dapat disampaikan perbandingan anggaran dan realisasi baik dari sisi pendapatan maupunbelanja daerah,dengan penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut, dari Sisi Pendapatan Daerah, direncanakan sebesar 3 Triliun 968 Miliar 97 Juta 682 Ribu 828 Rupiah. Realisasi sebesar 4 Triliun 89 Miliar 399 Juta 566 Ribu 627 Rupiah 50 Sen, atau 103,06%.

Adapun Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 741 Miliar 747 Juta 683 Ribu 247 Rupiah. Realisasi sebesar 669 Miliar361 Juta 940 Ribu 836 Rupiah 91 Sen atau 90,24%. Dengan rincian, Pajak Daerah, target sebesar, 312 Miliar 640 Juta 185 Ribu 62 Rupiah. Realisasi sebesar 321 Miliar 636 Juta 997 Ribu 342 Rupiah atau 102,88%.

Diikarenakan adanya peningkatan penerimaan pendapatan pada pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Retribusi Daerah, dengan target sebesar 34 Miliar 604 Juta 571 Ribu 750 Rupiah. Realisasi sebesar 32 Miliar 25 Juta 994 Ribu 927 Rupiah atau 92,55%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, target 20 Miliar 68 Juta 612 Ribu 20 Rupiah dengan realisasi sebesar 20 Miliar 593 Juta 539 Ribu 140 Rupiah 25 Sen atau 102,62%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, target sebesar 374 Miliar 434 Juta 314 Ribu 415 Rupiah. Realisasi sebesar 295 Miliar 105 Juta 409 Ribu 427 Rupiah 66 Sen atau 78,81% Selanjutnya, Penerimaan dari Pendapatan Transfer, target Tahun Anggaran 2021 sebesar 3 Triliun 023 Miliar 556 Juta 99 Ribu 581 Rupiah. Realisasi sebesar 3 Triliun 155 Miliar 933 Juta 221 Ribu 
902 Rupiah atau 104,38%.

"Demikianlah uraian dan penjelasan dalam menghantarkan Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan segala keterbatasan yang ada, sekiranya penyampaian ini belum memenuhi harapan dewan, maka selanjutnya pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tahapan berikutnya dapat 
dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh 
perhatian. Mudah-mudahan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang diharapkan bersama," pungkas Didik Gatot Subroto mewakili Bupati Malang.

Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malang, juga dihadiri Sekretaris Daerah beserta organisasi Perangkat Daerah, Ketua dan WKil Ketua DPRD Kabupaten Malang beserta seluruh anggota dan Forkompimda. (nes)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT