Rabu, 17 Agustus 2022
Advetorial

Rapat Paripurna, Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Sampaikan Penjelasan Perubahan Propemperda 2022

profile
Andy

26 Juli 2022 09:22

687 dilihat
Rapat Paripurna, Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Sampaikan Penjelasan Perubahan Propemperda 2022
Ketua Bapermperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, Deny Novianto. (SJP)

KOTA MOJOKERTO – Selain penetapan perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), DPRD Kota Mojokerto juga perubahan propemperda tahun 2022 pada rapat paripurna, Senin (25/7/2022).

Ketua Bapermperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, Deny Novianto menyampaikan, terkait dengan perubahan propemperda tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah berkirim surat kepada Ketua DPRD kota Mojokerto, Kamis (6/1/2022) dengan nomor 180/6/417.101.3/2022.

Surat tersebut perihal penyampaian tambahan usulan propemperda tahun 2022 dan surat pada hari Selasa 1 Maret 2022 dengan Nomor 180/60/417.101.3/2022 perihal permohonan perubahan propemperda kota mojokerto tahun 2022.

"Surat dimaksud berisi usulan untuk menambah 3 raperda. Pertama, raperda tentang sistem manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota mojokerto. usulan ini didasarkan atas upaya meningkatkan tata kelola manajemen kepegawaian dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota mojokerto," ungkap Deny Novianto

Lebih lanjut, Deny Novianto mengatakan, kedua, raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Usulan raperda ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Raperda tersebut mengamanatkan untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

"Ketiga, raperda tentang gerakan masyarakat hidup sehat kota mojokerto," imbuh dia.

Usulan raperda ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat (2) peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan nasional nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat.

Poin ini mengamanatkan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daera.

"Hal ini menindaklanjuti lampiran surat menteri dalam negeri nomor 005/831/bangda tanggal 24 februari 2021 tentang pemberian penghargaan kabupaten/kota sehat (kks)," katanya.

Raperda ini, masih kata Deny, menyebutkan bahwa kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam bentuk peraturan kepala daerah mendapatkan nilai 50 dan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 100.

Tak hanya itu, sambung Deny, ada juga usulan untuk menghapus dua raperda dari propemperda tahun 2022.

Yakni, raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan raperda tentang perubahan keempat ata s peratura daerah nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

"Usulan penghapusan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Februari 2022 dengan nomor 188/5213/013.2/2022 perihal jawaban permohonan petunjuk dan konfirmasi," papar dia.

Surat Gubernur itu, mengamanatkan apabila dilakukan penyusunan dan pembahasan raperda yang mencakup materi retribusi daerah agar mempedomani ketentuan dalam pasal 94, pasal 187 huruf b dan huruf c, pasal 188 huruf b dan pasal 192 undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Menurutnya, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, setiap judul raperda yang akan ditetapkan menjadi propemperda harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke biro hukum setda Jawa Timur guna mendapatkan persetujuan.

"Maka usulan raperda tersebut diatas telah dikonsultasikan ke biro hukum setda Provinsi Jawa Timur, dan hasil dari konsultasi tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Gubernur Jawa Timur tanggal 21 januari 2022 nomor 188/3666/013.2/2022 dan surat tanggal 17 mei 2022 nomor 188/18447/013.2/2022," ungkap Deny.

Surat tersebut, perihal penyampaian hasil konsultasi terkait perubahan program pembentukan peraturan daerah, yang menyatakan bahwa judul ketiga raperda tersebut telah sesuai," tuturnya.

"Dengan demikian jumlah rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembuatan peraturan daerah (propemperda) kota mojokerto tahun 2022 sebanyak 12 rancangan peraturan daerah," pungkasnya. (Andy)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Rapat Paripurna, Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Sampaikan Penjelasan Perubahan Propemperda 2022

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT