Rabu, 17 Agustus 2022
Advetorial

Rapat Paripurna, Wabup Mojokerto Gus Barra Sampaikan Nota Penjelasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2023

profile
Andy

25 Juli 2022 22:14

449 dilihat
Rapat Paripurna, Wabup Mojokerto Gus Barra Sampaikan Nota Penjelasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2023
Wakil Bupati Mojokerto, Gus Barra. (SJP)

MOJOKERTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, di ruang Graha Whicesa, kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin pagi (25/7/2022).

Penyampaian Nota Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Mojokerto yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Dr Muhammad Al Barra.

Wabup yang akrab dipanggil Gus Barra ini menyampaikan, lebih dari dua tahun dunia dilanda pendemi Covid-19. Ia bersyukur berkat kerjasama, kedisiplinan, sinergi dan kegotongroyongan seluruh komponen bangsa, saat pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

"Hal ini dapat ditunjukkan dari rendahnya angka kasus Covid-19 Kabupaten Mojokerto," katanya.

Saat ini dunia sedang memasuki transisi menuju Endemi. Proses pemulihan ekonomi, namun kita semua menyadari bahwa dampak dari pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berakhir. 

"Apalagi momentum pemulihan ekonomi saat ini kembali terancam dengan munculnya Penyakit Mukut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak khususnya sapi dan kambing, di samping terjadinya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina," terangnya.

Lanjut Wabup, Konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak bulan Februari 2022 ini telah menyebabkan harga komoditas global dan krisis energi dunia.

Harga minyak dunia akan mendorong terjadinya kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik di dalam negeri. Kenaikan kedua komoditas tersebut akan menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

"Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 mendatang, kita masih dihadapkan pada tekanan dan ketidakpastian yang tinggi. Karena itu, diperlukan kebijakan yang antisipatif, responsif dan fleksibel untuk ketidakpastian tersebut. Namun harus tetap akuntabel dan mencerminkan optimisme serta kehati-hatian," katanya .

Selain kondisi ketidakpastian dan tekanan yang tinggi, Gus Barra menambahkan, bahkan ada dua hal besar yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Mojokerto.

Pertama, pelaksanaan adalah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang penganggarannya perlu dipersiapkan untuk memulai perubahan APBD 2022 sampai dengan pelaksanaan pada tahun 2023.

Yang kedua, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara bersamaan tahun 2024, dimana proses tahapannya sudah dimulai dari tahun 2023. 

"Pelaksanaan kedua bahkan akbar ini tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga secara langsung mempengaruhi alokasi anggaran untuk pembangunan di Kabupaten mojokerto," jelasnya.

Sementara di tengah segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemkab Mojokerto berusaha maksimal untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. 

"Oleh karena itu diperlukan dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mojokerto untuk bergerak bersama demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur," ujarnya.

Sebelum menjelaskan tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Gus Barra berharap, kepada tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran agar dapat melaksanakan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan. 

"Kami menghargai dan menghargai yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah mengagendakan rapat ini, sehingga dapat terselenggara dengan baik dan sukses," tulisnya.

Lanjut Wabup, Kesiapan dalam penyelenggaraan rapat ini merupakan komitmen yang baik dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto untuk mensukseskan berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, ia berharap materi terkait KUA dan PPAS TA 2023 dapat dibahas dengan maksimal, sehingga akan diperoleh hasil kesepakatan terbaik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. 

"Harapan kami pembahasan tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan dengan harapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tentang APBD TA 2023 dapat disetujuii paling lambat akhir bulan Nopember 2022," terang Wabup.

Orang nomor dua dilingkup Pemkab Mojokerto ini mengatakan, seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mutlak harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini.

Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata kelola keuangan daerah yang baik.

Yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

"Rancangan KUA dan PPAS TA 2023 diajukan dalam rangka proses pembuatan rancangan Perda Kabupaten Mojokerto tentang APBD tahun anggaran 2023. Pengajuan dua dokumen tersebut sebagai pelaksanaan amanat pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.

KUA dan PPAS TA 2023 ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2023.

Dengan tetap memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023. 

Berdasarkan pasal 89 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dokumen KUA TA 2023 ini merupakan dokumen yang berisikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan pembiayaan Daerah.

"Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kita bangunb disusun dengan mempertimbangkan hasil pembangunan tahun 2021 serta evaluasi perkembangan yang diharapkan pada tahun 2022. Selain itu rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Per Mojokerto Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” tandasnya.

RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. 

"Sebagaimana kita pahami bersama, RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 menetapkan visi daerah terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui dukungan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia" ungkap Gus Barra.

Upaya pemerintah daerah dalam percepatan visi tersebut, dalam dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 tema pembangunan yang ditetapkan adalah transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. 

"Kesinambungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan KUA serta PPAS menunjukkan bahwa telah ada upaya yang nyata untuk mewujudkan konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran daerah," katanya.

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 yang kami dapat, dapat dijelaskan sebagai berikut,

Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dari sumber-sumber keuangan daerah pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 27 Miliar 639 Juta 493 Ribu 242 Rupiah, dari APBD induk tahun anggaran 2022 sebesar 2 Triliun 350 Miliar 987 Juta 624 Ribu 290 Rupiah, pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 2 Triliun 323 Miliar 348 Juta 131 Ribu 047 Rupiah, penurunan tersebut disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), bantuan keuangan dari Provinsi belum bisa dianggarkan karena harus menunggu Peraturan Presiden.

Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD, ketersediaan penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis, karena alokasi anggaran harus didasarkan pada prediksi penerimaan yang dan rasional. Dengan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah, setiap belanja daerah dirancang dan disusun untuk mencapai keluaran dan hasil yang jelas dan sesuai dengan prioritas daerah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari rekening Pemerintah Daerah dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan-tujuan pada setiap rencana yang telah dirancang pada RKPD Pemerintah Daerah. Belanja Daerah pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 diprioritaskan pelayanan untuk urusan pemerintahan terkait dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan urusan fungsi.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih pendapatan daerah dan belanja daerah, maka selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Alokasi kebutuhan belanja daerah lebih besar dari target pendapatan daerah atau terdapat defisit anggaran sebesar 233 Miliar 561 Juta 46 Ribu 995 Rupiah, yang rencana penutupan dari pembiayaan Netto sebesar 233 Miliar 561 Juta 46 Ribu 995 Rupiah.

"Pada hari ini Senin, tanggal 25 Juli 2022 saya menyerahkan rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 untuk dibahas oleh Badan Anggaran Dewan yang baik, tentunya dengan pembahasan ini diharapkan tercapai antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra pembangunan," pungkasnya. (Andy)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Rapat Paripurna, Wabup Mojokerto Gus Barra Sampaikan Nota Penjelasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2023

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT