Senin, 28 November 2022
Ekonomi

Komisi C Meminta Ada Terobosan Untuk Tingkatkan PAD Mineral Bukan Logam

profile
Achmad

08 November 2022 11:16

395 dilihat
Komisi C Meminta Ada Terobosan Untuk Tingkatkan PAD Mineral Bukan Logam
Komisi C saat Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja BPRD 

LUMAJANG - Terobosan perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan harus disesuaikan dengan berkurangnya jumlah Wajib Pajak (WP), yang disebabkan oleh berakhirnya Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP), dan ini yang harus dicarikan solusi dengan ditingkatkannya target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 40 milyar. 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Hadi Nur Kiswanto, saat Rapat Kerja bersama mitra kerja, yaitu Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, Senin (7/11/2022), bertempat di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang.

Rapat Kerja yang juga dihadiri Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Surati beserta Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang lainnya bersama BPRD Kabupaten Lumajang, guna membahas tentang Evaluasi Penyerapan Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pembahasan R-APBD Tahun anggaran 2022.

"Rekomendasi dari Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, diantaranya menyiapkan Tim Khusus pengawasan secara manual di sektor WP yang sudah mendapat persetujuan dari Plt Kepala BPRD terkait tupoksi kinerjanya secara jelas," ungkap politisi PPP ini.

Selain itu, kata wakil rakyat asal Kecamatan Pasrujambe ini, meminta mulai diaktifkan hari Senin (7/11/2022) hari ini, di 18 WP yang sudah menyetujui pemasangan Tapping Box. 

"Dengan sistem kerja roling tempat di setiap harinya antar Tim Khusus yang bertugas," paparnya.

Ketika terdapat masalah di lapangan terhadap Tim Khusus yang sudah dibentuk ini, Hadi menyampaikan untuk dimohon untuk dijadikan catatan.

"Juga hal tersebut dibuatkan laporkan kepada Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang sebagai mitra yang akan ditindaklanjuti selanjutnya," lanjutnya.

Selain itu, menurut Hadi, pihaknya juga merekomendasikan dengan memberikan himbauan ke perusahaan, terkait biaya parkir karyawan perusahaan di  wilayah perusahaan, untuk memfasilitasi karcis parkir selanjutnya pengelola parkir berkewajiban memporporasikan kepada BPRD.

"Dan segera dibuatkan Regulasi/Peraturan untuk kepatuhan disiplin pembayaran pajak terkait PBB - P2," tambahnya.

Untuk terkait hal itu, kata Hadi, perlu dilaksanakan RDP lintas Komisi dan lintas Sektor untuk mengundang Kepala Desa ke kantor DPRD Kabupaten Lumajang terkait Kedisiplinan Pembayaran PBB P2 dan PBB TKD.

"Kalau bisa menganggarkan kembali insentif Camat terkait Pencapaian PBB-P2," ujarnya lagi.

BPRD, ditegaskan kembali oleh Hadi, harus menanyakan kepada Dinas PUTR terkait Potensi Pajak Tanah Eks Bengkok untuk menentukan Potensi PBB TKD.

"Keberadaan Stockpile terpadu sebaiknya dievaluasi lintas sektor OPD, sebelum menimbulkan permasalahan," pungkasnya.

Publisher : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Komisi C Meminta Ada Terobosan Untuk Tingkatkan PAD Mineral Bukan Logam

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT