Hukum

DPC PKB Sebut Banyuwangi Darurat Kasus Tindak Asusila pada Anak

30 Januari 2023 18:49

585 dilihat

DPC PKB Sebut Banyuwangi Darurat Kasus Tindak Asusila pada Anak

BANYUWANGI - Maraknya kasus tindak asusila pada anak di Banyuwangi mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.

Betapa tidak, menginjak awal tahun 2023 di Banyuwangi total ada empat kasus tindak asusila pada anak di bawah umur yang berhasil diungkap polisi.

Kasus tersebut di antaranya pencabulan hingga pemerkosaan.

Salah satu pihak yang mengambil sikap adalah DPC PKB Banyuwangi. Partai yang identik dengan logo 9 bintang ini menyebut Banyuwangi sudah darurat tindak asusila pada anak.

"Saya katakan ini darurat. Per Januari 2023 ini saja sudah ada 5 kasus yang muncul. Ada 4 yang sudah ditangani polisi dan 1 masih yang berproses," kata Ketua DPC PKB Banyuwangi, KH Abdul Malik Syafaat, Senin (30/1/2023).

Menurut Malik, fenomena ini layaknya gunung es. Kasus yang tidak terlapor justru bisa jadi lebih besar.

"Yang takut lapor itu kan banyak, takut tercemar nama baiknya dan berbagai alasan lainnya," ujarnya.

Malik mendorong masyarakat untuk berani melapor. Pihak DPC PKB Banyuwangi siap melakukan pendampingan dan bantuan hukum.

DPC PKB, kata Malik, membuka posko bantuan tersebut di Kantor Graha Gusdur di Jl. Letjen S Parman No.9, Dusun Pakis, Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat.

"Posko ini sebtelunya sudah lama kami buka. Ada beberapa kasus yang pernah kita tangani. Kami memberikan bantuan hukum pada korban. Agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan pelaku dapat dihukum setimpal," bebernya.

Selain bantuan itu, seluruh kader yang ada di ranting digerakkan untuk aktif melakukan upaya preventif.

"Kita turun karena di masing-masing desa kami punya para legal dan mereka kami tugasi melakukan pendampingan, membangun pemahaman masyarakat, juga memberi treatment trauma healing bagi korban," kata Malik.

Dia mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menyikapi kasus ini. Menurut Malik saat ini, pemkab masih terkesan melakukan pembiaran.

"Saya meminta pemerintah daerah ini turun, bukan hanya menerima laporan lalu menenangkan situasi saja. Tapi harus turun, menelaah kondisi topologi masyarakat dan mengambil kebijakan yang sesuai. Ini soal anak jadi tidak bisa main-main. Sampai saat ini, itu belum dilakukan," tegasnya. (Ikhwan)

Editor: Vebriansyah