Kamis, 11 Agustus 2022
Hukum

Laporan Dugaan Pungli PTSL, Warga Kecewa Disarankan Mediasi

profile
Achmad

15 Juli 2022 22:33

296 dilihat
Laporan Dugaan Pungli PTSL, Warga Kecewa Disarankan Mediasi
Warga Lumajang yang mengadu

LUMAJANG — Warga korban dugaan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kecewa karena disarankan untuk melakukan mediasi tanpa proses hukum.

Hal ini diungkapkan salah satu korban PTSL atas nama Zainal Abidin, warga Dusun Krajan, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, yang telah membayar sebesar 3 juta rupiah.

"Saya kecewa atas penyampaian dari pihak Kejaksaan yang menerima aduan laporan kami, untuk bisanya dimediasi saja tanpa proses hukum," ucapnya kepada media ini, Jumat (15/7/2022).

Kata Zainal, Kepala Desa (Kades) Bades, Kecamatan Pasirian diduga jelas melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga dalam pengurusan PTSL.

"Setelah pemeriksaan pada hari Kamis (14/7/2022) kemarin, para warga pulang dengan rasa kecewa, lantaran hasilnya mengarah ke mediasi saja," tambahnya pria yang punya usaha persengonan ini.

Menutupi rasa kekecewaannya, para perwakilan korban PTSL mahal ini, akan mengadukan hal ini ke Presiden Jokowi dan Menteri Agraria.

“Jelas kami akan melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agraria,” imbuhnya.

Sementara itu, penyampaian Kepala BPN Kabupaten Lumajang, Rocky Soenoko, seperti dikutip dari konfirmasi salah satu media online, terkait hasil pemeriksaan warga oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang, ia hanya menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak yang memeriksa.

“Silahkan tanyakan saja sama yang memeriksa,” ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Bades melaporkan Kadesnya ke Kejari Lumajang atas dugaan pungli terkait PTSL, pada hari Kamis (30/6/2022) lalu. Sedikitnya ada 4 warga yang melapor dengan membawa barang bukti berupa sertifikat, kwitansi dan sejumlah saksi.

Selaku Praktisi Hukum Lumajang, Indra Hosy Efendhy, juga sebagai pendamping warga yang melapor ke Kejari, saat dikonfirmasi  membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya, betul, hari Kamis kemarin saya selaku kuasa hukum dari warga Bades melakukan pendampingan dalam membuat pengaduan atau laporan ke Kejari,” ujar Hosy kepada awak media massa.

Menurut Hosy, hal tersebut dilakukan karena tidak menutup kemungkinan korban yang lain juga akan melaporkan hal yang sama.

“Ada 24 orang warga Bades yang menjadi korban, namun kami hanya membawa 4 orang perwakilan saja untuk melapor ke Kejari,” ungkapnya.

Hosy menyampaikan bahwa, alasan dibawanya kasus dugaan pungli PTSL ke Kejari, lantaran sudah ada puluhan warga yang menjadi korban pungli oleh perangkat desa tersebut. 

Sementara, masyarakat Desa Bades geram atas dugaan pungli yang cukup merugikan masyarakat dan tidak mentaati aturan yang sudah dibuat pemerintah pusat.

“Pungutan biaya dilakukan ketika sertifikat tanah warga sudah jadi, kemudian oleh Kades Bades warga diminta menebus dengan uang sebesar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta, bahkan ada yang lainnya,” terangnya.

Hosy menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan dalam kasus tersebut sejauh mana berjalan proses.

“Intinya, kami akan melakukan pengawalan terhadap kasus ini,” katanya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Lumajang, Yudhi Teguh Santoso mengatakan  pihaknya telah menerima laporan pengaduan tersebut oleh 4 warga desa yang dipersilakan melakukan audiensi di Kantor Kejari Lumajang.

“Dugaan ini berawal ketika ada perumahan yang menjual tanah kavling namun tanah tersebut belum ada SHM dari desa, seharusnya dimasukkan secara reguler. Namun oleh desa dimasukkan ke program PTSL dan ada pungutan sebesar 3 juta,” bebernya.

Kemudian pihaknya akan melakukan tindak lanjut terkait laporan tersebut dan melakukan telaah terlebih dahulu.

“Semisal tidak ada unsur pidananya, maka akan kami hentikan, namun jika ada, maka akan ditindaklanjuti ke penyidikan. Kami pelajari terlebih dahulu laporannya,” tandasnya.

Sedangkan, Kades Bades, Kecamatan Pasirian, Sahid saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat reguler bukan prona atau  PTSL dan seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang.

“Soal bayarnya jelas gak sama dan pasti lebih mahal dan bagaimana dulu kesepakatannya. Saya tidak tahu apa-apa, kantor pengembangnya pun saya tidak tahu, jadi kalau terlalu mahal ya pengembangnya suruh mengembalikan uangnya dan sertifikatnya ditarik kembali, aman sudah,” jawab Sahid enteng.

“Dan kalau perlu, segera saja uangnya ditarik. Gitu aja kok repot, padahal kesepakatannya gimana dulu dengan pengembang. Dan itu ada provokatornya atau juga ada muatan politik. Yang dilaporkan ke Bupati bukan Sertifikat Reguler akan tetapi sertifikat PTSL ini yang meresahkan saya selaku kades Bades,” tutupnya.

Editor : Syahrul 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Laporan Dugaan Pungli PTSL, Warga Kecewa Disarankan Mediasi

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT