Minggu, 22 Mei 2022
Hukum

Pengacara Korban dan Saksi Akan Lapor Bawas MA Terkait Dugaan Permainan Kasus SPI

profile
Doi

29 Maret 2022 18:08

653 dilihat
Pengacara Korban dan Saksi Akan Lapor Bawas MA Terkait Dugaan Permainan Kasus SPI
Terkait dugaan permainan kasus SPI, pengacara korban dan saksi laporkan ke Bawas MA. (Suara Jatim Post)

KOTA BATU – Selaku pengacara korban, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Batu, resmi telah mengirim surat kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Repubik Indonesia. 

Pasalnya, dari empat kali sidang kasus pelecehan seksual SPI yang diduga dilakukan oleh JE, diduga ada permainan dan penggiringan opini.

“Terkait sidang pelecehan seksual di SPI Kami telah mengirim surat kepada Ketua PN Malang dan tembusan kepada Ketua MA, Bawas MA, Komisi Yudisial dan juga Ketua PT Jawa Timur,” kata Kayat Hariyanto, Ketua BBHAR.

Kayat menegaskan, pihaknya meminta bahwa semua pihak benar-benar mengawasi jalannya persidangan, karena tidak ingin dalam kasus tersebut ada permainan. 

"Kami yakin majelis hakim yang memeriksa akan mengadili seadil-adilnya,” lanjutnya.

Hanya saja, lanjut Kayat, sesuai fakta persidangan, dirinya menyayangkan sikap dari kuasa hukum terdakwa yang telah mengumbar jalannya persidangan yang merupakan sidang tertutup.

"Seharusnya sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku, siapapun tidak diperkenankan melakukan release di media terkait proses persidangan yang berlangsung tertutup," imbuh dia.

Sebagai informasi, alat bukti yang 'diakui' dalam ranah hukum pidana ada lima macam. Yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 

"Untuk menjerat seseorang ke ranah hukum pidana, penyidik atau jaksa penuntut umum harus memiliki dua alat bukti yang disebut di atas tersebut," tegas dia.

BAP atau Berita Acara Pemeriksaan  itu, masih kata Kayat, bukan alat bukti dalam perkara pidana di peradilan.

"Bukti itu keterangan saksi di pengadilan. Berdasar Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi," papar dia.

Namun Kayat menekankan bahwa hal yang penting di sini ialah, saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.

“Jangankan saksi, pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan, dalam KUHAP diperbolehkan, hal tersebut terdapat hak ingkar di dalam Pasal 52 KUHAP,” tegas Kayat yang juga mantan wartawan itu.

Lebih lanjut, Kayat mempersilakan PH terdakwa membuat statemen, namun janganlah seolah menggiring opini masyarakat sebelum majelis hakim memutuskan perkaranya,” katanya lagi.

Lebih jauh, menurut Suwito, Sekretaris BBHAR mengaku kaget saat ditanya bahwa ada dua saksi yang dikabarkan mencabut BAP.

“Info dari mana ini, aneh sidang saja masih berlangsung kok ada kabar tidak jelas. Saya minta kepada siapapun untuk menghormati jalannya persidangan,bukan malah menggiring opini yang tidak jelas,” kata Suwito.

Dirinya mengamini agar BBHAR segera mengirim surat khusus kepada Badan Pengawasan MA untuk turun ke PN Malang, dengan tujuan mengawasi dan jika diperlukan memeriksa jalannya persidangan tersebut.

Pihaknya menghormati surat dari Ketua PN Malang nomor:W.14-U2/1431/HK.01/03/2022 tertanggal 23 Maret 2022, yang intinya menegaskan bahwa dalam persidangan adalah kewenangan majelis hakim.

Namun Suwito mengingatkan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, maupun Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar majelis hakim mempertimbangkannya juga. (Doi Nuri)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Pengacara Korban dan Saksi Akan Lapor Bawas MA Terkait Dugaan Permainan Kasus SPI

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT