Selasa, 27 September 2022
Hukum

Polemik Gugatan LP2B Terhadap Gus Barra, Inilah Beberapa Fakta Hukumnya

profile
Andy

20 September 2022 17:03

437 dilihat
Polemik Gugatan LP2B Terhadap Gus Barra, Inilah Beberapa Fakta Hukumnya
Kuasa hukum Ponpes Amanatul Ummah, Iwan Kuswardi SH. (SJP)

MOJOKERTO - Polemik gugatan hukum terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terus berlanjut, bahkan sudah memasuki 2 kali sidang, yang mana masih ditunda.

Pada sidang perdana gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Mojokerto, Senin 12 September 2022 lalu, ditunda lantaran sejumlah tergugat tidak menghadiri undangan.

Sedangkan pada sidang kedua, yang berlangsung, Senin 19 September 2022 kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Sunoto kembali menundanya karena giliran pemohon yang tak hadir.

Gugatan LP2KP

DPD Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Kabupaten Mojokerto, dalam gugatannya dengan nomor perkara 66/Pdt.G/2022/PN Mjk, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugutannya. Setidaknya ada 10 item yang menjadi materi gugatan.

Pertama, menyatakan batal demi hukum dan mencabut segala bentuk perizinan yang terbit untuk Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang berdiri di atas obyek sengketa.

Kedua, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan fungsi obyek sengketa seperti keadaan dan bentuk semula menjadi lahan Pertanian sesuai dengan fungsi LP2B.

Ketiga, menghukum tergugat I dan terguagat II untuk membayar denda sebesar Rp 3 miliar kepada negara atas kerugian materiil yang diderita oleh masyarakat Indonesia.

Keempat, menghukum tergugat I dan terguagat II untuk membayar denda sebesar Rp 5 miliar kepada negara atas kerugian immateriil yang diderita oleh masyarakat Indonesia.

Kelima, menyatakan bahwa para tergugat yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat IV, tergugat VII, tergugat VIII dan tergugat IX, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Keenam, menyatakan bahwa para turut tergugat yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV, secara sah dan meyakinkan telah turut melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketujuh, menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2,5 juta setiap hari atas kelalaiannya mengembalikan fungsi obyek sengketa.

Kedelapan, meletakkan sita terhadap Obyek Sengketa tersebut di atas sampai dengan pelaksanaan segala putusan dalam perkara ini.

Kesembilan, menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada banding, verset, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.

Kesepuluh, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sementara itu, kuasa hukum dari tergugat Yayasan Ponpes Amanatul ummah, Iwan Kuswardi SH, pada awak media menyampaikan, sidang hari ini hanya memeriksa identitas dari masing-masing tergugat, secara formal apakah mereka berhak untuk hadir dan duduk di ruang sidang.

"Ternya dari banyak tergugat tadi, semuanya secara formal sudah bisa diterima oleh majelis hakim untuk menjadi kuasanya, rata-rata diwakili kuasa hukumnya. Ada asas dalam undang-undang, yakni retroaktif. Jadi, tidak berlaku surut, itu saja yang bisa saya sampaikan," jelas Iwan Kuswardi SH ketika menjawab pertanyaan awak media, dimana peraturan atau perundang-undangan tersebut terbit setelah pendirian Ponpes Amanatul Ummah.

Lebih lanjut dikatakan Iwan, jadi undang-undang itu tidak berlaku surut. Kecuali, undang-undang KPK, memang dikatakan berlaku surut. Tetapi kalau undang-undang ini kan tidak, tidak ada disana berlaku surut.

"Terkait perubahan zona LP2B itu kewenangan pemerintah, jadi kalau nanti sudah masuk ke pokok perkara, masing-masing memberikan jawaban, hak saya kan tidak sampai ke sana. Jujur ya, saya baru ditunjuk Kiai Asep Saifuddin Chalim dan Gus Barra, hari Sabtu atau Minggu kemarin, jadi terkait luas LP2B masih belum terlalu terang, terkait IMB juga saya belum tahu itu," ungkap Iwan.

Menurutnya, sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunoto dengan agenda pemeriksaan identitas dijadwalkan di ruang Candra ditunda karena pihak penggugat tidak hadir.

"Pihak penggugat harusnya gentle, karena dalam mendaftarkan gugatan mereka pakai aplikasi e-court yang dimiliki Pengadilan saat ini, yakni mendaftarkan perkara lewat online (e-filling)," jelas Lawyer dari Kantor Hukum Iwan and Patner's Malang ini

Jadi, tutur Iwan, pihak Pengadilan dalam memanggil lewat aplikasi e-court di dalamnya ada e-Summons (pemanggilan pihak secara online dan ini terhubung melalui email pihak penggugat,” terang lawyer yang baru dapat kuasa dari Prof. KH. Asep Saifudin Chalim dan Muhammad Al Barra.

Tambah Iwan Kuswardi, baru dapat informasi kalau yang dipakai alamat kantor oleh pihak penggugat DPD LP2KP adalah milik orang lain. “Pihak yang menggugat harusnya gentle, kenapa pakai alamat tidak jelas, dan semoga email para penggugat itu benar karena pemanggilan secara elektronik e-Summons itu via email,“ tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Amanatul Ummah Muhammad Al Barraa buka suara terkait gugutan yang dilayangkan oleh DPD Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Kabupaten Mojokerto. 

Wakil bupati Mojokerto tersebut menegaskan sebagai warga negara yang baik, pihaknya telah siap mengikuti proses peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto. 

"Kami sedang mempersiapkan materi-materi sidang yang nanti diwakili pengacara, biar pengacara nanti yang datang langsung ke sidang. Kita hadapi saja, siap," katanya melalui sambungan selular, Senin 12 September 2022.

Ia menjelaskan, Yayasan Amanatul Ummah mulai dibangun gedung Pondok Pesantren pada tahun 2006. Sedangkan aturan terkait tata ruang Kabupaten Mojokerto disahkan pada tahun 2012, yakni Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang / wilayah (RT/RW). 

"Pembangunan pondok sudah mulai tahun 2006, cuman kalau prasastinya kira-kira pada tahun 2008. Adanya Perda RT/RW itu kan tahun 2012. Sedangkan pesantren ini jauh sebelum 2012 sudah berdiri," jelasnya. 

Menurut Gus Barra pihak pemerintah memfasilitasi dan mempermudah proses pengajuan izin dan alih fungsi lahan yang sudah dibangun sebelum aturan tersebut dikeluarkan. 

"Karena sudah ada bangunannya, mau diapakan? Tinggal bagaimana lahan itu dikeluarkan dari lahan hijau dengan cara diajukan ke kementrian untuk menjadi lahan kuning. Kan simple sebenarnya," tandasnya. 

Lebih lanjut menurut Gus Barra, informasi yang dari Carik Desa Kembangbelor, lahan yang ditempati Yayasan Amanatul Ummah tidak produktif dipergunakan untuk pertanian. 

"Kalau menurut carik, status lahan itu perengan, artinya tidak produktif untuk pertanian. Sepaham saya ya, dia (lahan) mengandalkan air hujan saja. Itu tanah bukan murni untuk lahan sawah," ungkap Gus Barra. 

Pihaknya pernah mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dan peralihan fungsi lahan melalui seseorang . Akan tetapi hingga saat ini belum keluar.

"Dulu pernah diurus, terus kita mengurusnya melalui orang, tapi tidak tahu karena permasalahannya apa kok sampai tidak keluar," imbuhnya. 

Bahkan, sebelum adanya laporan dari DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto sudah mengurus alih fungsi lahan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupeten Mojokerto. 

"Terus diurus pula izin lahan kuning, pada waktu Bapedda pak Hariyono, berkas-berkas sudah kita kasihkan semua. Terus Bapedda diganti pak Bambang kita juga sudah mengajukan juga untuk peralihan status lahan. Itu bisa di cek ke Bapedda," ujarnya. 

Hanya saja, Gus Barra tidak tahu secara detail luas lahan yang dimiliki Yayasan Amanatul Ummah. Pun demikian dengan luas lahan yang masuk LP2B. 

"Saya kurang tahu ya luas semuanya berapa. Lahan yang kita miliki menurut keterangan Pak Kades itu 62 hektar, yang terpakai bangunan mungkin 10 persennya kira-kira. Kalau itu (LP2B) saya kurang tahu, mungkin pak lurah yang bisa mejelaskan," tandasnya. 

Sementara itu, Sekretaris LSM Modjokerto Watch, H. Supriyo mengatakan, Kantor sekretariat LP2KP Kabupaten Mojokerto tidak jelas, alamat kantornya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebelum unjukrasa di depan Pengadilan Negeri , terlebih dahulu kami unras di kantor DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto, ternyata itu alamat rumah milik orang lain,

Alamat Kantor DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto yang dipakai dalam menggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto yakni di Jalan Yudo Griya Japan Raya Blok UU No. 07 Rt. 004, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

“Ternyata tidak benar, itu alamat milik orang lain, yang tidak ada kaitannya dengan DPD LP2KP.  Hal ini bisa kami laporkan karena melanggar pasal 14 KUHP karena memberikan informasi yang tidak benar,” tegas H. Supriyo. (**)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Polemik Gugatan LP2B Terhadap Gus Barra, Inilah Beberapa Fakta Hukumnya

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT