Jumat, 03 Februari 2023
Hukum

Sidang PKPUS: Voting Suara Mayoritas Kreditur PT Bahtera Sungai Jedine Tolak Proposal Perdamaian

profile
jefri

28 Desember 2022 12:22

650 dilihat
Sidang PKPUS: Voting Suara Mayoritas Kreditur PT Bahtera Sungai Jedine Tolak Proposal Perdamaian
PT. Bahtera Sungai Jedine (BSJ) diwakili kuasa hukum, Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA dari kantor hukum AMS Law Firm di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (SJP)

SURABAYA – Proposal yang diajukan PT Bahtera Sungai Jedine (BSJ) dalam voting ditolak oleh mayoritas kreditur PT BSJ.

Perlu diketahui, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) diajukan oleh sejumlah Kreditur PT BSJ di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa 27 Desember 2022 kemarin sudah masuki agenda Rapat Pemungutan Suara atau voting.

Diwakili kuasa hukum kreditur, Dr Anner Mangatur Sianipar SH MH CTA dari kantor hukum AMS Law Firm, menegaskan mayoritas kreditur menolak proposal perdamaian yang disodorkan oleh PT BSJ.

"Tujuan agenda voting suara ini agar majelis hakim pengawas yang bertugas pimpin sidang dapat memutuskan permohonan yang diajukan sejumlah kreditur dapat dikabulkan," ucap Anner.

Alhasil, lanjut Anner sebagian dari mayoritas kreditur menolak proposal perdamaian yang disodorkan oleh PT. BSJ.

"Pak Hakim tolong putus PT BSJ pailit. Sudah bertahun-tahun kami dirugikan dan dibohongi,” seru wanita paruh baya sambil menahan isak tangis disela agenda voting suara sejumlah kreditur.

Sekadar informasi, rapat voting ini dihadiri Hakim Pengawas, Dr Sutarno SH MH, Tim Pengurus PKPUS yang terdiri dari Ida Bagus Adie Harymbawa SH, Nugraha Setiawan SH dan Dody Eka Wijaya SH MH, kuasa hukum Kreditur Dr Anner Mangatur Sianipar ,dan perwakilan Direktur PT BSJ, Yoga.

Puluhan Kreditur PT BSJ dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik sampai Mojokerto juga menyaksikan Rapat Voting.

Hakim Pengawas Sutarno kemudian memutuskan agenda selanjutnya adalah Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) pada hari Kamis, 29 Desember 2022.

Lebih lanjut dikatakan Anner Sianipar selaku kuasa hukum mewakili kreditur PT. BSJ yang mengajukan PKPUS ini merasa sangat puas, walaupun pada awalnya kuatir tidak mencapai kuorum. 

Dalam pendapatnya, secara materi dalam proposal perdamaian yang diajukan itu tidak bernilai.

“Hanya menyatakan akan dibayar dalam 50 bulan dengan Grace Period (tenggang waktu) 17 bulan tanpa ada jaminan pendanaan sumbernya darimana. Lantas siapa investornya dan berapa uang yang akan dikeluarkan,” tandas Anner mempertanyakan.

Anner menambahkan biasanya di dalam proses pembahasan perdamaian untuk perusahaan yang besar itu sudah ada misalnya rencana-rencana aksi, gambaran-gambaran keuangannya itu dijelaskan, termasuk sumber dananya untuk membayar.

“Jadi kita tidak boleh mengatakan kami akan bayar hutang kami sekian bulan tapi tidak jelas sumber dananya darimana. Itu kan omong kosong dan harapan palsu,” sentilnya.

Tak haya itu, sambung Anner membeberkan karena pada kenyataannya sejak tahun 2018 semua kreditur ini telah di verifikasi oleh pihak BSJ atau Sipoa Grup dan diakui semua tagihannya.

Sebagian kreditur sudah ditarik data dan sebagian sudah ada yang dikasih penggantian berupa cek atau Bilyet Giro (BG), tapi nyatanya semuanya blong dan tidak ada yang bisa diuangkan.

Untuk itu, pihak kreditur diuraikan Anner, patut diduga kuatir justru dalam kurun waktu 17 bulan masa Grace Period karena telah di Homologasi perdamaiannya dalam PKPUS ini ada kemungkinan besar aset itu justru dialihkan ke pihak lain. 

“Nah, kalau itu dijual itu sah karena homologasi. Kecuali kalau itu disita atau misalnya dalam kepailitan yang masuk sita umum tidak boleh dijual,” paparnya.

Pertanyaannya kata Anner, kalau semua aset itu dijual, terus para kreditur tidak dibayar, mau kemana lagi menagihnya. Sebab menurutnya aset yang diharapkan ternyata sudah lepas dijual dan itu di beberapa kasus sudah terjadi.

Dirinya mengatakan dalam PKPUS, ketika Homologasi asetnya dijual, tetapi kreditur tidak dibayar.
Ini yang tak wajar, sebab karena masih masuk dalam tenggang waktu atau Grace Period. 

“Setelah masuk Grace Period, Debitur (PT. BSJ) sudah tidak punya apa-apa lagi dan itu hanya pembohongan. Nah itu yang tidak kita inginkan,” tuturnya mengingatkan.

Disinggung sejak kapan para kreditur merasa dirugikan dan dikecewakan, Anner menjawab sejak tahun 2017 sudah 'goyang-goyang', karena rata-rata ini belinya (apartemen) di tahun 2015. Kemudian di tahun 2018 sudah mulai kacau, bahkan tahun 2018 akhir sudah dilakukan verifikasi. 

“Asal katanya akan ada investor yang mendanai, sehingga ditarik semua data-data dan diganti dengan cek dan BG. Nyatanya omong kosong tidak ada sampai sekarang,” tegasnya.

Dirincikan total tagihan kreditur kurang lebih Rp330 miliar dengan jumlah kreditur separatis ada 6 dan Kreditur konkuren ada 51.

Anner memaparkan total tagihan untuk kreditur konkuren sebesar Rp. 12,5 miliar, sedangkan kreditur separatis sebanyak Rp. 317 miliar.

Anner menambahkan terkait aset yang dimiliki PT. BSJ bisa untuk membayar tagihan ke kreditur. Tanpa ragu, dirinya menjawab sangat mampu bahkan Haqul Yakin apabila PT BSJ diputuskan pailit.

Pasalnya, taksir Anner menilai 4 SHM (Sertifikat Hak Milik) aset PT. BSJ sangat cukup membayar tagihan para kreditur. 

"Mudah-mudahan kreditur bisa refund 100 % dan menjadi rekor di Republik Indonesia,  Karena nilai aset (4 SSHM PT. BSJ ini ditaksir mencapai sekitar Rp. 600-700 miliar," tambahnya.

“Nanti kita lihat apakah hasil voting hari ini dapat di akomodir oleh Hakim Pemutus di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022,” tutupnya. 

Diketahui sebelumnya, tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,(14/11) menerangkan, dalam surat putusan nomor No. 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 14 November 2022.

PKPU Sementara ini menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit oleh para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

"Menyatakan termohon PKPU masih memiliki utang yang telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 824.162.304 dan belum dibayar lunas kepada para pemohon PKPU," bunyi kutipan amar putusan.

Dibacakan majelis hakim  Slamet Suripto SH MHum, sebagai hakim ketua, dengan Erintuah Damanik SH MH, dan Taufan Mandala SH MHum menyatakan bahwa, menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh para pemohon PKPU untuk seluruhnya. (Jefri Yulianto)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Sidang PKPUS: Voting Suara Mayoritas Kreditur PT Bahtera Sungai Jedine Tolak Proposal Perdamaian

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT