Rabu, 17 Agustus 2022
Kesehatan

Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang Sikapi Persoalan Sampah Yang Terjadi di Masyarakat

profile
Achmad

26 Juni 2022 10:51

267 dilihat
Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang Sikapi Persoalan Sampah Yang Terjadi di Masyarakat
Sampah penuhi sungai dan menghambat aliran air. (SJP)

LUMAJANG – Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, menyikapi persoalan sampah, baik dari rumah tangga ataupun dari limbah pabrik/perusahaan dan kesehatan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Susilo Yuwan Permadi (SYP), kepada media ini menyampaikan jika pihak sudah bergerak melakukan komunikasi dengan dinas terkait.

Yuwan mengakui, pihaknya sering memberikan masukan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan persampahan di Kabupaten Lumajang.

Salah satu contoh, kata Yuwan, DLH harus memaksimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Maka dari itu, DLH harus bisa melakukan pengawasan total pada pelaksanaan pekerjaan agar hasil pembangunanya maksimal," harap dia. Minggu (26/6/2022).

Yuwan menilai, perlu adanya persiapan lokasi TPA baru untuk mengantisipasi semakin meningkatnya  jumlah sampah.

"Harus ada antisipasi dan solusi untuk terus berkembangnya pemukiman dan masalah sampah," imbuh Yuwan.

Pihaknya berharap, penyediaan RTH bisa di masukan dalam salah satu klausul perizinan dalam pembangunan kawasan permukiman, dan Minimnya pembangunan RTH di masing– masing kecamatan.

Hal ini, kata Yuan, menyebabkan kualitas udara dan kehidupan masyarakat rendah.

Permasalahan sampah, kata politisi Gerindra ini, dari tahun ke tahun tidak akan pernah terselesaikan, tetapi bisa diminimalkan dengan cara sosialisasi dan edukasi dari awal dalam memperlakukan sampah.

“Mendatang, diharapkan penanganan sampah di pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab DLH saja, tetapi bisa berkolaborasi dengan dinas terkait," ungkap Yuwan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, kata Yuwan, sehariy mempunyai anggaran tersendiri untuk kegiatan pengangkutan sampah.

"Masalah hari ini, Tempat Pembuanagan Sampah Terpadu tidak tersebar di desa-desa,” papar wakil rakyat dari Kecamatan Tempeh ini.

Kewenangan DLH Kabupaten Lumajang, menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq), dalam pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2016.

Tupoksinya adalah mengambil sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mengolahnya di TPA.

Sedangkan dari rumah ke TPS, dijelaskan Bupati Lumajang, adalah tanggung jawab masyarakat secara mandiri atau merupakan tanggung jawab dari pengelola kawasan.

“Retribusi pengelolaan sampah yang selama ini dibayarkan oleh masyarakat, adalah atas pelayanan pengambilan sampah dari TPS ke TPA,” jelas politisi PKB ini, usai Sidang Paripurna beberapa waktu yang lalu.

Untuk wilayah perkotaan di Lumajang, ditegaskan Cak Thoriq, sebelum tahun 2022, selama ini masih difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan pengambilan ke rumah.

"Hal tersebut bertentangan dengan Perda 10 tahun 2016, oleh karenanya sejak 1 Januari 2022 petugas dari DLH dialihkan untuk kebersihan di fasilitas umum dan pelayanan pengangkutan dari TPS ke TPA," tegas dia.

Terkait karcis, Cak Thoriq mengatakan tetap diberikan melalui RT/RW ataupun kelurahan/desa setempat.

"Besaran iuran sampah yang ditarik kepada warga bervariasi di tiap-tiap wilayah, hal tersebut karena didalam iuran tersebut berisi biaya operasional pengambilan sampah dari rumah ke TPS (sesuai kesepakatan warga setempat) ditambah retribusi yang dibayarkan ke Kas Daerah sebagai PAD sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016,” pungkasnya. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang Sikapi Persoalan Sampah Yang Terjadi di Masyarakat

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT