Jumat, 03 Februari 2023
Kesehatan

Tak Patuh UU Naker, Dapat Sanksi TMP2T

profile
Achmad

11 Agustus 2022 15:49

430 dilihat
Tak Patuh UU Naker, Dapat Sanksi TMP2T
Kegiatan penandatanganan PKS antara BPJS Kesehatan dengan DisnakerΒ 

LUMAJANG - Jika masih ada perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka sanksi akan diberikan kepada perusahaan tersebut.

Menurut Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur di Lumajang, Yudo Arri Wicaksono, jika pihaknya melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam kaitannya dengan BPJS Kesehatan.

"Hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," terangnya, Kamis (11/8/2022) via chat WhatsApp.

Yudo menjelaskan, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan, baik secara mental maupun fisik tenaga kerja.

"Terkait sanksi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu sanksi administrasi dimulai dari yang paling rendah berupa teguran tertulis, sanksi denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau (TMP2T)," ungkapnya lagi.

Sedangkan dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, berkenaan dengan pengawasannya terhadap perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan.

"Kami melakukan pendekatan kepada Disnaker baik secara formal maupun informal," jawab politisi PDIP ini.

Terkait sebuah rekomendasi dari Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, menurut wakil rakyat asal Kecamatan Senduro ini, masih belum ada formula yang khusus.

Editor : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tak Patuh UU Naker, Dapat Sanksi TMP2T

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT