Rabu, 07 Desember 2022
Komunitas

Polemik SKW LSP BNSP, Dewan Pers Angkat Bicara

profile
Andy

06 September 2022 18:53

521 dilihat
Polemik SKW LSP BNSP, Dewan Pers Angkat Bicara
Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto

MOJOKERTO - Pemberitaan terkait Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mulai menghiasi beberapa media siber sejak Minggu, (4/9/2022).

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto menyampaikan, SKW dari LSP bukan produk UU No 40/1999 tentang Pers.

"Begitu banyak aturan disebut yang diakui menjadi dasar hukum penyelenggaraan SKW, tetapi tidak disebut UU Pers. Kita ini kan pers, kok justru tidak mengikuti UU Pers. Aneh kan?," ungkap Paulus Tri Agung Kristanto yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Kompas.

Lebih lanjut, Paulus Tri Agung mengatakan, disebut harus taat kode etik jurnalistik, tetapi dalam skema LSP itu tak ada materi mengenai kode etik jurnalistik. SKW umurnya juga cuma tiga tahun, mas (lihat sertifikatnya).

"Mahkamah Konstitusi dalam putusan tanggal 31/8/2022 dengan nomor 38/PUU-XIX/2021 menguatkan posisi Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola kehidupan pers di Indonesia, bersama organisasi-organisasi pers, bukan yang lain," tandasnya.

ASN boleh ikut UKW atau menjadi Wartawan? Begini Penjelasannya

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto menjelaskan, secara hukum, sesuai UU No 40/1999 tentang Pers, tak ada larangan ASN menjadi wartawan atau ikut uji kompetensi.

"Namun, organisasi wartawan/jurnalis, seperti PWI dan AJI, serta lembaga pendidikan jurnalistik LPDS misalnya, memang tidak mengizinkan ASN menjadi anggotanya atau mengikuti uji kompetensi yang diadakannya," terang Paulus.

"Sementara itu, PWI mengecualikan untuk ASN yg bekerja di LKBN Antara, TVRI, dan RRI. Dewan Pers melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang syarat mengikuti uji kompetensi, tak mengizinkan ASN atau siapapun yg menjadi humas di lembaga pemerintah dan swasta ikut uji kompetensi, selain anggota TNI dan Polri dan politisi (anggota partai politik)," pungkasnya.

Editor : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Polemik SKW LSP BNSP, Dewan Pers Angkat Bicara

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT