Senin, 28 November 2022
Kriminal

Kepala Bank Jatim Cabang Jember Menjadi Terdakwa Korupsi

profile
Doi

23 November 2022 17:36

499 dilihat
Kepala Bank Jatim Cabang Jember Menjadi Terdakwa Korupsi
Dugaan kredit modal kerja proyek revitalisasi TAGS Cirebon, Bank Jatim cabang Jember, seret pimpinan menjadi terdakwa korupsi. (SJP)

SURABAYA – Pimpinan Bank Jatim Cabang Jember, Muhammad Islah Noer, resmi menjadi terdakwa korupsi terkait aliran dana kredit proyek yang dicairkan senilai Rp 4,7 Milyar. 

Hal tersebut terkait dugaan kredit modal kerja proyek revitalisasi Taman Air Goa Sunyaragi (TAGS) Cirebon, Bank Jatim cabang Jember, di sidangkan di ruang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Juanda-Sidoarjo, Selasa (22/11/2022), agenda mendengar pembuktian keterangan saksi.

Dalam keterangan saksi Oelis Hariyadi, selaku penyedia kredit, mengaku jika pengajuan kredit pola kepres Bank Jatim dilakukan secara on the spot (OTS), adalah kewenangan cabang Jember yang sudah disetujui Muhammad Islah Noer (terdakwa) selaku pimpinan cabang saat menjabat periode 2015-2019.

Oelis juga menyebut, saat itu Islah (terdakwa) juga sebagai KPK (Komite Pemutus Kredit) akhir untuk pencairan proyek revitalisasi Taman Air Goa Sunyaragi (TAGS) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Diketahui, dana tersebut senilai Rp9.309.000.000 dan sudah di review (teliti,red) dilakukan analisa survey dan laporan kunjungan fisik oleh bagian analis kredit, Wahyudi Pramono.

“Atas pengajuan kredit yang menggunakan pola kepres itu, kemudian dilakukan on the spot (OTS) pihak Bank Jatim langsung ke lapangan bersama (pemimpin cabang, analis kredit dan debitur) di bulan April 2015,” ujarnya.

Islah menjadi terdakwa di persidangan, lantaran diketahui terjadi penyalahgunaan kredit, di tahun 2015 diajukan bagian umum dan ditandatangani oleh M Yunus selaku debitur CV.Mutiara Indah senilai total plus tambahan limit kredit Rp6 Milyar.

“Ada surat tugasnya, pak Jaksa,” jawab Oelis dan ternyata yang diperintahkan hanya analis dan pembiayaan khusus proyek jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) dan jaminan tambahan dari sertifikat plus asuransi Jamkrida.

Oelis juga menambahkan untuk pelaksanaan pemberkasan sesuai dengan prosedur dengan melihat lokasi fisik proyek benar-benar ada. Baru dilakukan konfirmasi terkait SPK (Surat Perintah Kerja) yang diterbitkan oleh kesultanan Cirebon tersebut.

“Sumber dana nya setau saya, dari APBD Cirebon, sempat di klaim sumber dana proyek dari APBD, di tahun 2014 ada dana hibah dan cover dana asuransi memakai kredit pola kepres. Ternyata tidak ada setelah ada laporan kunjungan dari berkas pendukung permohonan kredit kurang lengkap. Laporan hasil kunjungan fisik hanya sampai progress 40 persen,” terangnya.

Setelah mendapat laporan hasil kunjungan, kata Oelis, dirinya selaku penyedia atasan analis langsung percaya dan mengaku dirinya di disposisi untuk proses lebih lanjut,” imbuhnya.

JPU kembali bertanya, lalu apa setau saksi setelah ketahui sumber dana APBD tidak ada. Bisa dijelaskan.

“Bukan, itu dari swasta. Dan itu keliru. Dibuatlah tambahan limit plafon kredit Rp 2,5 Milyar oleh kewenangan cabang untuk dapat persetujuan lalu ditentukan akad kreditnya (order). Yakni, dengan syarat agunan diserahkan dahulu setelah cek notaris dan BPN,” jawab Oelis dari pertanyaan JPU.

Jadi, lanjut Oelis pengajuan kredit karna masih kurang dari nilai proyek sehingga limit plafon ditambahkan dari asuransi kredit Jamkrida senilai Rp 2Milyar. 

Kemudian SPPK (Surat Perintah Pencairan Kredit)nya selesai dan di otorisasi oleh pimpinan cabang. Lalu cair melalui rekening Direktur utama CV.Mutiara Indah atas nama Nur Salim.

“Perlu saya jelaskan, dalam pencairan 100 persen itu, pihak Bank menilai dari pemilik proyek termin dibayarkan sekaligus. Perintahnya sekaligus cairkan 100 persen. Kemudian soal cover asuransi dicairkan melalui biaya registrasi dan dicairkan lewat cek masuk rekening CV Mutiara Indah sebesar Rp 2,2 Milyar.

Namun, masih kata Oelis, surat resmi nya tidak ada dan plafon hanya sebatas Rp 2,5 Milyar. 

"Jaminan harus diikat HT (Hak Tanggungan) tapi kenyataannya, termin belum turun sampai sekarang," imbuh dia.

Sementara, tambah dia, saksi Wahyudi Pramono, selaku staff analis kredit terkait OTS disampaikan saya yang ditunjuk pimpinan mendampingi debitur, Nur Salim (Perseroan Komanditer Diam CV.Mutiara Indah), syarifudin adiningrat sebagai administrasi kasultanan Cirebon. Kalau proyek itu sama seperti Keraton Jogya, kata Nursalim, saat itu.

“Saat kroscek terkait OTS proyek senilai Rp 9,3Milyar itu yang kami lihat adalah kontrak termin (pembayaran) sekitar 65persen dibayarkan. Namun, setelah konfirmasi posisi paket wilayah untuk percepat pencairan,” sebutnya. Akad kreditnya di tandatangani 12 Mei 2015.

Kemudian terkait penambahan plafon, lanjut saksi Wahyu dari limit Rp 2,5Milyar setelah realisasi naik sampai Rp 6Milyar diajukan melalui surat pengajuan penambahan plafon ke kantor pusat melalui pak Oelis berupa dokumen kontrak, SID, appraisal dan profil perusahaan.

Untuk diketahui, sambung Wahyu hingga jatuh tempo pembayaran, kredit tersebut tidak pernah dibayar hingga jatuh tempo 2016. Hanya senilai Rp68 Juta dari pembayaran Yunus selaku debitur. Itu pun sudah kena pemblokiran rekening dari pusat. (Jefri Yulianto)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Kepala Bank Jatim Cabang Jember Menjadi Terdakwa Korupsi

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT