Jumat, 28 Januari 2022
Ekonomi

50 Persen DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya Petani dan Buruh Rokok

profile
achmad fuad

29 Januari 2021 20:08

73 dilihat
50 Persen DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya Petani dan Buruh Rokok
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Oentarto Wibowo

LUMAJANG - Guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan cukai hasil tembakau di atas dan meredam dampak kebijakan yang tidak diinginkan. Maka menurut Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Oentarto Wibowo, kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2021 melalui zoom meeting, mengatakan kalau pemerintah membuat bantalan kebijakan dalam bentuk pengaturan ulang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sebesar 50 persen akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani/buruh tani tembakau dan buruh rokok. 

Dari alokasi ini, kata Oentarto, sebesar 35 persen akan diberikan melalui dukungan program pembinaan lingkungan sosial yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok, sebesar 5 persen untuk pelatihan profesi kepada buruh tani/buruh pabrik rokok termasuk bantuan modal usaha kepada buruh tani/buruh pabrik rokok yang akan beralih menjadi pengusaha UMKM. "Dan 10 persen untuk dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan baku," katanya. 

Sedangkan alokasi lainnya, ditambahkan Oentarto, yaitu sebesar 25 persen adalah untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, dan 25 persen untuk mendukung penegakan hukum dalam bentuk program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta program pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal. Untuk mencegah kebijakan menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal, diungkap Oentarto, ada upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif. 

"Kanwil DJBC Jatim 2 sendiri pada tahun 2020 telah melakukan penindakan terhadap 27.851.300 batang rokok ilegal dan 427.895 gram tembakau iris (TIS) dengan Potensi kerugian negara Rp. 13.701.732.114," bebernya.

Saat ini di wilayah Kanwil DJBC Jatim II, diulas Oentarto, pihaknya melayani pemesanan pita cukai dari Pabrik Rokok sebanyak 2 pabrik rokok golongan I (SKM), 62 pabrik rokok golongan II (SKM, 5 pabrik rokok golongan II (SPM), 2 pabrik rokok golongan 1 (SKT), 7 pabrik rokok golongan II (SKT), 197 pabrik rokok golongan II (SKT).

"Pemerintah akan terus mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia karena memiliki daya saing tinggi. Data empat tahun terakhir menunjukan bahwa ekspor SPM trennya meningkat," jelasnya. 

Ekspor SPM di tahun 2019 mencapai 81,4 miliar batang, yang melonjak dari 70,9 miliar batang di tahun 2016. Untuk mendukung ekspor hasil tembakau, Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan ekspor dari normalnya 60 hari menjadi 90 hari, fasilitas Kawasan Berikat (KB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengedepankan industri padat karya dan yang menggunakan konten lokal yang tinggi, antara lain tembakau lokal dan cengkeh. "Pemerintah juga siap mendorong dan memfasilitasi industri hasil tembakau yang memiliki potensi untuk mendorong kegiatan ekspor, sesuai dengan agenda program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," pungkasnya. 

Melalui bauran kebijakan yang dikeluarkan bersamaan dengan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, Pemerintah berharap industri hasil tembakau akan pulih di tahun 2021.

Tags
Anda Sedang Membaca:

50 Persen DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya Petani dan Buruh Rokok

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT