Rabu, 26 Januari 2022
Pemerintahan

Dinilai Salahgunakan Wewenang, Bupati Jember Dilaporkan ke Polisi

profile
Admin

07 Januari 2021 14:30

233 dilihat
Dinilai Salahgunakan Wewenang, Bupati Jember Dilaporkan ke Polisi
Bupati Jember Saat Dilaporkan di Mapolres Jember Oleh Relawan Kyai Muqit.

JEMBER - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Bela Kiai (KBK) melaporkan Bupati Jember Faida ke Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Rabu (6/1/2021) malam.

Mereka menilai Bupati Jember menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan melakukan pergantian Jabatan.

Tidak hanya Bupati Jember Faida, sejumlah masyarakat yang dikomandoi Heri Subagyo dan ketiga rekannya, juga dilaporkan ke polisi.

Pasalnya empat orang itu telah melaporkan Wabup Jember Abdul Muqiet Arif ke polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Selasa (5/1/2021) kemarin.

Kiai Muqiet dilaporkan oleh empat warga Jember itu, atas tuduhan penyalahgunaan jabatan saat menjadi Plt. Bupati Jember saat Faida sedang cuti kampanye.

"Kami melaporkan Bupati Jember Faida, karena telah menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan melakukan pergantian 13 pejabat pada 28 Desember 2020 kemarin," kata Koordinator KBK Radit saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Mapolres Jember.

Menurut Radit, pergantian jabatan 6 bulan sebelum dan sesudah Pemulihan kepala daerah itu dilarang.

"Apalagi Mendagri juga telah membuat surat edaran (SE) larangan mutasi jabatan di Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak," tegasnya.

Namun Bupati Faida, kata Radit, pada akhir masa jabatannya telah melakukan pergantian jabatan.

"Jadi menurut kami Bupati Faida telah melanggar aturan dan kami pun melaporkan hal ini ke Polisi juga" katanya.

Sementara itu sembari mendampingi Radit, Kuasa Hukum KBK Anasrul menyampaikan, adanya pelaporan ke polisi ini. Karena adanya dugaan-dugaan pelanggaran.

"Yang dilakukan Bupati Jember Faida dengan menyalahgunakan wewenangnya. Juga kami melaporkan 4 orang warga Jember yang kemarin melaporkan Kiai Muqiet, dengan tuduhan laporan palsu," kata Anasrul.

Menurut Anasrul, tindakan pelaporan Kiai Muqiet ke polisi dan kejaksaan tidak cukup kuat.

"Karena perihal pengembalian jabatan yang dilakukan Kiai Muqiet telah mengikuti aturan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Bahkan harusnya Pengembalian jabatan sesuai KSOTK 2016 itu sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu," jelasnya.

"Terkait proses oleh Bawaslu dan hasil putusan Bawaslu pun, juga tidak ada kesalahan. Yang beberapa waktu lalu sempat juga ada laporan soal Kyai Muqiet. Laporan itu sudah selesai, dan memang tidak ada cukup bukti," katanya menambahkan.

Untuk itu, lanjutnya, para pelapor Kyai Muqiet dilaporkan dengan pasal 317 dan 318 KUHP terkait laporan palsu dan pasal 28 e pasal 45 UU ITE dengan dugaan keterangan palsu.

Sementara, Bupati Jember Faida dilaporkan dengan dugaan telah melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU 1 nomor tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, pada pasal 71 ayat 2 yang berbunyi "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir".

Lebih lanjut disampaikan, kata Anasrul, pihaknya melaporkan Faida dengan Pasal 190 UU no 10 tahun 2016 tersebut yang berbunyi "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

"Apa yang dilakukan Bupati Faida itu, menurut kami, melakukan pergantian jabatan ditambah menabrak SE Mendagri adalah kesalahan fatal sebagai aturan yang berlaku Faida dapat dipidana," pungkasnya. (Ema Wasta)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Dinilai Salahgunakan Wewenang, Bupati Jember Dilaporkan ke Polisi

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT