Rabu, 19 Januari 2022
Pemerintahan

Gaji ASN Cair Dengan Perbup, Sekda Jember Ingatkan Resiko Hukum

profile
Rochul

29 Januari 2021 08:50

50 dilihat
Gaji ASN Cair Dengan Perbup, Sekda Jember Ingatkan Resiko Hukum
Sekda Jember Mirfano

JEMBER – Aparatur Sipil Negera (ASN) akhirnya bisa bernapas lega, mengingat Bupati Jember Faida dalam waktu dekat bisa melakukan pencairan gaji. Gaji tersebut awalnya sempat ditolak saat diajukan lantaran perkara pengaduan perkara ke Gubernur Jawa Timur.

Dari informasi, nantinya bupati perempuan pertama di Jember itu, akan mencairkan gaji menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) untuk penggunaan anggaran mendahului APBD 2021. Gaji para ASN ini bahkan disebut sudah dilakukan pencairan sejak Rabu malam 27 Januari 2021.

Namun Sekda Jember Mirfano mengingatkan resiko hukum yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Mengingat pencairan gaji itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari, kan kasihan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung risiko sendirian,” kata Mirfano saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (29/1/2021).

Total anggaran gaji di Kabupaten Jember disebut Mirfano, mencapai kurang lebih Rp 130 miliar lebih. "Tapi mudah-mudahan langkah pencairan gaji ini tepat. Juga secepatnya, dan tidak menabrak aturan. Karena khawatir ada resiko di kemudian hari," tuturnya.

Mirfano menjelaskan, pada kondisi normal pencairan anggaran setiap OPD harus mengajukan SPD (Surat Penyediaan Dana) kepada bidang anggaran. 

"Setelah SPD diterbitkan maka OPD dapat menyusun SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya OPD mengajukan SPM tersebut kepada bidang perbendaharaan untuk diproses menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), sebagai dasar pencairan," jelasnya.

Dari informasi yang diketahui Mantan Kepala Dinas Koperasi Jember ini, terkait pencairan gaji tersebut, dilakukan tanpa pengajuan dari OPD.

"Kalau info ini benar, brarti seluruh proses pencairan dihandle (dilakukan, red) sendiri oleh kepala BPKAD. Hal ini menggunakan prosedur yg mana karena kan tidak biasa? dan menggunakan dasar hukum apa?" ujarnya.

"Kalau perbup tanpa pengecualian, tapi (tentunya) seluruh perbup harus difasilitasi gubernur sesuai Permendagri 120 tahun 2018 pasal 88. Sementara perbup 32/2021 tentang penatausahaan dan pencairan anggaran belum mendapat pengesahan gubernur," sambungnya.

Mirfano pun mengingatkan perihal surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021. "Bahwa penunjukkan pelaksana tugas (plt) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para plt maka kebijakan tersebut, menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum," terangnya.

"Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan tidak ada aral melintang di kemudian hari" tukasnya. (Lum)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Gaji ASN Cair Dengan Perbup, Sekda Jember Ingatkan Resiko Hukum

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT