Rabu, 19 Januari 2022
Komunitas

LSM LIRA : Pemkab Wajib Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

profile
Admin

25 November 2020 22:11

138 dilihat
LSM LIRA : Pemkab Wajib Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan
Tambak udang yang menuai polemik dengan warga

LUMAJANG – Pemkab Lumajang melalui dinas terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap polemik PT Bumi Subur.  

Meurut, Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara, hal ini sangat aneh, jika yang melakukan keluhan itu adalah masyarakat dari luar wilayah lokasi tambak udang milik PT Bumi Subur.

Namun demikian, kata Angga, pihaknya akan melakukan investigasi lapangan, dan juga mencari sebuah keadilan atas persoalan ini sesuai dengan fungsi LSM.

“LSM itu adalah suatu lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang didirikan atas dasar sukarela atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri,” ungkap Angga saat diwawancarai media, Rabu (25/11/2020).

Dirinya menambahkan fungsi untuk memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar tetap kondusif, juga sebagai penyemangat dalam menumbuhkembangkan masyarakat dalam bidang pembangunan, sebagai pengawas, pelaksana dan motivator hasil pembangunan secara berkesinambungan.

“Yang utama itu menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat, sebagai organisasi yang membantu dalam menyukseskan pembangunan bangsa dan negara, serta LIRA ini selalu mengali potensi yang ada dalam diri anggota-anggotanya,” beber pria berambut gondrong ini.

LSM LIRA ini, yang jelas kata Angga adalah organisasi diluar pemerintah, birokrasi maupun negara yang seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu, hanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan tidak memiliki kepentingan untuk salah satu pihak anggota didalamnya.

“Segala kegiatan kami mempunyai dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),” ujarnya lagi.

Dalam persoalan tambak udang milik PT Bumi Subur tersebut, ditegaskan Angga, bahwa Pemkab Lumajang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan kata Manager PT Bumi Subur Dusun Maleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Asmin Halid, kepada media ini menyataan jika belum pernah ada perlakuan binaan dari dinas terkait.

“Kalau memang kami dirasa salah, kami siap memperbaikinya sesuai dengan aturan dan petunjuk dari dinas terkait. Apalagi ada pendampingan dari dinas terkait, malah kami sangat senang bisa terbantu,” paparnya.

Selama ini, kata Asmin, pihaknya berjalan sendiri, sampai ada masyarakat mendemo tempat kerjanya, karena perizinan belum dikantongi. Bahkan kata Asmin, pihaknya sampai mendapat teguran dari Bupati Lumajang, karena beberapa hal, diantaranya karena belum memiliki tenaga teknis yang mampu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang bisa melaporkan kegiatan setiap bulannya.

“Pihak kami juga ditegur karena belum memiliki izin penyimpanan sementara Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) dan izin pembuangan limbah cair,” pungkasnya. (Fuad)

Tags
Anda Sedang Membaca:

LSM LIRA : Pemkab Wajib Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT