Rabu, 26 Januari 2022
Pemerintahan

Marak Tambang Pasir Ilegal, DPRD Lumajang Sebut Perlu Adanya Penertiban

profile
Admin

05 Oktober 2020 10:07

179 dilihat
Marak Tambang Pasir Ilegal, DPRD Lumajang Sebut Perlu Adanya Penertiban
Ketua Komisi C DPRD Lumajang saat sidak tambang pasir

LUMAJANG - Maraknya peredaran pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasir menurun. Hal ini disinyalir banyaknya stockpile yang menerima pasir tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) porporasi dari Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang. 

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Trisno, pihaknya ingin ada penertiban stockpile pasir, yang diduga tak memiliki izin dan tidak ada kerjasama dengan pemilik izin tambang.

"Kalau izin stockpile saja mereka tidak punya, kami menduga mereka juga menerima pasir tanpa dokumen SKAB dari tambang pasir ilegal," kata Trisno, kepada suarajatimpost pada Senin (5/10/2020).

Trisno, mengatakan jika stockpile yang tidak mematuhi aturan perizinan, ini bisa menjadi mata rantai banyaknya tambang ilegal di Kabupaten Lumajang. "Umpama salah satu mata rantai putus, diharapkan tambang ilegal bisa dikurangi," harap politisi PPP ini.

Namun bila tak bisa menghentikan praktek tambang ilegal, lanjut Trisno, minimal sedikit demi sedikit praktek tersebut bisa dikurangi.

"Namun kalau stockpile ini tetap ada dan menerima pasir ilegal, maka tambang ilegalnya juga akan terus berjalan," terangnya.

Maka dari itu, kata Ketua Komisi C, pihaknya akan mengirim surat ke Bupati agar ada penertiban kepada pertambangan pasir dan stockpile ilegal.

"Jika memang tidak ada izinnya, kami rekomendasikan untuk ditutup saja, sampai mereka mengurus izin secara benar," pungkas Trisno. (fuad)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Marak Tambang Pasir Ilegal, DPRD Lumajang Sebut Perlu Adanya Penertiban

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT