Rabu, 26 Januari 2022
Pemerintahan

Pemkab Jember Mudahkan Perizinan Melalui DPMPTSP

profile
Rochul

18 Maret 2021 14:35

35 dilihat
Pemkab Jember Mudahkan Perizinan Melalui DPMPTSP
Pertemuan Ombudsman  Jawa Timur Dengan Bupati Jember.

JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal mempermudah perizinan. Hal ini setelah adanya pertemuan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin. Dari pertemuan itu disimpulkan Pemkab Jember diminta Ombudsman untuk mempercepat proses perizinan yang ada di Kabupaten Jember.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP, Arief Tjahjono menyebut, sesuai arahan Bupati Jember Hendy Siswanto, seluruh layanan perizinan dan non-perizinan bakal didelegasikan dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Bapak Bupati mendelegasikan seluruh tanda tangan 59 perijinan dan 3 non perijinan kepada saya. Hanya permintaan Pak Bupati kepada saya wajib menyampaikan laporan,” terangnya pada Kamis (18/3/2021).

Perubahan tersebut merupakan pemenuhan janji Hendy terhadap hasil kajian dan saran dari Ombudsman agar mempermudah layanan publik. Sebab, dalam beberapa tahun belakangan terkait perizinan justru langsung diteken oleh bupati sebelum Hendy, yakni Faida.

Menurut Agus, keputusan Hendy sudah tepat karena mempercepat proses perizinan sama halnya memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang justru memperlambat kepentingan umum, meski dengan dalih mencegah pungutan liar (Pungli). 

“Kami apresiasi komitmen Bupati Jember yang sekarang. Kalau yang dulu kami lihat, misalnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) diteken bupati kemudian orang-orangnya sampai dikumpulkan ramai-ramai secara seremonial malah cenderung politis,” tutur Agus.

Penandatanganan IMB oleh Bupati dengan alasan mencegah Pungli tidak masuk akal, karena ada regulasi yang mengatur pendelegasian wewenang dari kepala daerah ke pejabat dibawahnya, yaitu Pasal 11 ayat (4) dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Pencegahan terhadap Pungli dapat dilakukan melalui sistem pengawasan kinerja dan penindakan berupa sanksi hukum. Agus menjelaskan, kepala daerah seperti Bupati menyandang status pembina kepegawaian, sehingga berwenang menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin pejabat.

“Menegah Pungli bukan dengan menarik pendelegasian wewenang. Apabila terjadi Pungli bisa diterapkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atau juga bisa ditindak melalui hukum pidana melalui kejaksaan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Setelah bertemu Hendy, kemudian Agus bertandang ke Gedung DPRD Jember bertemu dengan Pimpinan Dewan. “Kami berharap agar DPRD turut mengawal dengan terus mengawasi pelaksanaan dari layanan perijinan yang telah didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menilai Hendy punya goodwill dengan menerbitkan Perbup Nomor 188.45/ 77/ 1.12/ 2021 tentan pendelegasian penandatanganan perijinan. Namun, parlemen akan mengawasi di tingkat pelaksanaannya.

“Kami akan kawal niat baik dari Bupati dalam rangka memperbaiki layanan publik dengan sudah menerbitkan Perbup. Selanjutnya, tidak ada alasan lagi dari pejabat dalam memberikan layanan perijinan kepada masyarakat berlama-berlama atau bertele-tele,” tukas Halim.

Informasi yang mulai tersebar jika pelayanan apapun kembali ke Marwah kultur pemerintahan Jember disambut gembira oleh beberapa pengembang perumahan.Salah satu sumber yang jelas menyampaikan.

"Dulu lama banget entah karena apa, semoga sekarang dengan informasi yang kita terima tentang adanya kemudahan pengurusan ini menambah majunya geliat ekonomi di Jember di bidang properti"ujar sumber.(Lum)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Pemkab Jember Mudahkan Perizinan Melalui DPMPTSP

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT