Kamis, 27 Januari 2022
Peristiwa Daerah

Ratusan Buruh Kepung Pemkab Mojokerto Menolak UU Cipta Kerja

profile
Admin

23 Oktober 2020 04:40

140 dilihat
Ratusan Buruh Kepung Pemkab Mojokerto Menolak UU Cipta Kerja
Aksi buruh berdemonstrasi di depan kantor Pemkab Mojokerto

MOJOKERTO - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan PPMI menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Mojokerto.

 

Dalam aksinya, dengan membentangkan berbagai macam porter dan baner, mereka menuntut terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja agar dibatalkan. Usai melakukan orasi, beberapa perwakilan buruh diterima di dalam Pemkab untuk melakukan mediasi, pada Kamis sore (22/10/2020)

 

Perwakilan DPCK SPSI Kabupaten Mojokerto Bahri Taim menyatakan, undang undang Omnibus Law ini bakal menyusahkan kaum buruh saat akan diterapkan nantinya.

 

"Kami mendesak agar pemerintah Kabupaten untuk meneruskan aspirasi dari serikat pekerja untuk menolak Undang Undang Omnibus Law," ungkapnya.

 

Menurutnya, jika undang undang tersebut disahkan, para buruh akan merasa dirugikan juga terkait masalah pesangon setiap bulan yang diterimanya.

 

"Karena omnibus law merugikan para buruh. Terutama masalah upah dan pesangon," tambahnya.

 

Menurut Bahri, pesangon yang telah diberikan telah diatur sebelumnya, namun di RUU tersebut tidak dijelaskan.

 

"Yang di Gubernur itu UMP (Upah Minimum Provinsi) lah jatim ini bukan UMP, karena ada 33 Kabupaten dan Kota," imbuhnya.

 

Dari beberapa hal itulah, yang membuat serikat buruh menggelar aksi penokan terkait pengesahan RUU hak cipta. Namun, masih kata Bahri, didalam undang undang omnibus law juga terdapat peraturan yang dinilai baik untuk buruh.

 

"Cuma yang kita tolak ini yang jelek, yang merugikan kaum buruh," tuturnya.

 

Sementara itu, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, menyampaikan jika pihaknya tetap akan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

 

"Kami ini pemerintahan rendahan harus sejalan dengan keputusan pemerintah pusat, tidak bisa secara begitu, Saya sebagai Pjs harus taat kepada pemerintahan," ucap Himawan.

 

Namun ia tidak diam begitu saja, Himawan akan memerintahkan ketua DPRD Kabupaten Mojokerto untuk segera menindak lanjuti yang dikeluhkan kaum buruh tersebut.

 

 

"Maka saya minta ketua DPRD yang dipilih orang di Mojokerto, untuk membuat rumusan menindaklanjuti dan mendukung aspirasi para buruh," imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengabulkan apa yang telah disampaikan para serikat buruh, pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden tentang penolakan RUU tersebut.

 

"Kami DPRD Kabupaten Mojokerto bersama aliansi serikat pekerja atau serikat buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta mendesak pemerintah menerbitkan Perppu," tegasnya

Sehingga, setelah tuntutanya dipenuhi, ratusan buruh tersebut meninggalkan kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan tertib.

Tags
Anda Sedang Membaca:

Ratusan Buruh Kepung Pemkab Mojokerto Menolak UU Cipta Kerja

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT