Sabtu, 29 Januari 2022
Pemerintahan

Skema Pemprov Jatim Antisipasi Kedatangan Pemudik dari Luar Provinsi

profile
Erwin

21 April 2021 18:38

19 dilihat
Skema Pemprov Jatim Antisipasi Kedatangan Pemudik dari Luar Provinsi
Jajaran Forkompimda Jawa Timur

SURABAYA – Jawa Timur bersiap menghadapi kedatangan para pemudik dari luar provinsi. Guna membahas penyekatan larangan mudik, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan Panglima TNI, Kapolri dan beberapa menteri, pada Rabu (21/4/2021) do Mapolda Jawa Timur.

Dari hasil rapat koordinasi ini Forkopimda Jawa Timur menyepakati akan ada tujuh titik dan delapan rayon di jalur penyekatan guna mengantisipasi pemudik saat perayaan Idul Fitri. Sesuai dengn Imendagri nomor 9 tahun 2021 tentang larangan mudik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa mengatakan, proses - proses yang sudah dilakukan dari mulai surat-surat edaran, baik dari BNPB maupun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang larangan mudik.

"Inilah yang di breakdown sangat detail titik-titik penyekatan, dari mulai Cikampek terutama KM 66, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ucap Khofifah didampingi Pangdam dan Kapolda.

Jawa Timur sendiri ada 7 titik penyekatan utama yang berbatasan. Diantaranya, Jalur Tol Ngawi - Solo, jalur Arteri Ngawi berbatasan dengan Sragen, Banyuwangi berbatasan dengan Bali, Magetan perbatasan dengan Karanganyar, Tuban berbatasan dengan Rembang, Pacitan perbatasan dengan Wonogiri, dan Bojonegoro berbatasan dengan Cepu.

"Jadi ada titik-titik yang memang kita lakukan penyekatan secara detail di situ," jelasnya Gubernur Jatim usai mengikuti Rapat Koordinasi persiapan operasi ketupat, dan persiapan lebaran termasuk antisipasi mudik lebaran.

Khofifah juga menjelaskan, sesuai dengan Imendagri nomor 9 tahun 2021 tentang larangan mudik, yang harus dipahami oleh masyarakat, khususnya bagi pemudik yang nekat.

"Dari 7 titik itu ada 8 rayon nanti. Secara detail sebetulnya ini wilayahnya pak Kapolda, tapi bahwa harus terkonfirmasi kepada masyarakat bahwa di dalam imendagri nomor 9 tahun 2021 itu ada klausul dimana kalau ada yang kemudian nekat melakukan mudik maka antara lain mereka akan dikarantina 5 x 24 hari dan biaya karantina atas mereka yang mudik itu," tuturnya.

"Jadi format-format bagaimana peningkatan bagaimana kemudian proses delivery-nya, ketika misalnya ada yang sudah diputar balik di beberapa titik penyekatan sebetulnya ada proses seputar balik mereka ke daerah asal, daerah asal bukan daerah tujuan ya, supaya mereka bisa menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan," Lanjutnya.

Khofifah juga mengatakan, Hal yang tidak di inginkan itu adalah bahwa saat ini penyebaran covid-19 belum berhenti, yang di dalam data yang disampaikan oleh Bapak Polri tadi 48,3% lansia itu potensial kemungkinan mereka meninggalkan kita semua jikalau terkonfirmasi Covid.

"Padahal mungkin biasanya tujuan utamanya adalah silaturahim dengan yang paling di tuakan di keluarga itu. Oleh karena itu, kalau kita menyayangi keluarga kita, terutama para pinisepuh di keluarga kita," ujarnya.

Data yang di sampaikan oleh pak Kapolri tadi cukup tinggi, korban akibat terpapar Covid-19, yang dialami oleh para lansia.

"Jadi sayangnya kita kepada pinisepuh di keluarga kita, maka tolong kita jaga juga kesehatan mereka dan mereka juga harus mendapatkan perlindungan dari kita semua," Pungkasnya.

Tags
Anda Sedang Membaca:

Skema Pemprov Jatim Antisipasi Kedatangan Pemudik dari Luar Provinsi

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT