Kamis, 27 Januari 2022
Peristiwa Daerah

Tolak RUU Cipta Kerja, Jaringan Mahasiswa Trenggalek Demo DPRD

profile
Admin

22 Oktober 2020 13:58

151 dilihat
Tolak RUU Cipta Kerja, Jaringan Mahasiswa Trenggalek Demo DPRD
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam di tengah tengah aksi demo.

TRENGGALEK - Puluhan massa yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Trenggalek (Jimat) menggelar aksi unjuk rasa menolak undang undang cipta kerja di gedung DPRD setempat. Kamis, (22/10/20).

Koordinator Jaringan Mahasiswa Trenggalek, Yenu Rizki Widiyawan mengatakan, bangsa Indonesia sekarang ini sedang susah karena dilanda pandemi covid 19, dan public sedang fokus melawan virus yang telah menelan banyak korban jiwa ini.

"Anehnya kata Yenu disaat kondisi negara sedang sibuk mengatasi wabah virus yang mematikan ini, DPR - RI mengelar sidang pada malam hari dan Mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja," jelasnya.

Dampaknya terjadi kegaduhan, karena Omnibus Law yang biasanya diterapkan untuk satu klaster sejenis, pada RUU Cipta Kerja ini terjadi overload poin penyederhanaanya, hingga menyentuh 11 cluster. 

Masih menurut Yenu karena Onibus Law UU Cipta Kerja ini cacat prosedur hukum, jaringan mahasiswa Trenggalek (Jimat) menyatakan sikap, Menolak disahkannya Omnibus Law UU Ciptaker.

"Kami mengajukan mosi tidak percaya dan menuntut presiden menerbitkan peraturan pengganti UU (Perpu) dalam pembahasan poin subtansi UU Ciptaker, Menuntut DPR RI untuk lebih menghargai aspirasi rakyat dan mendengarkan kritikan terhadap UU Ciptaker,”

β€œMenuntut presiden untuk melepaskan semua tahanan aksi di seluruh Indonesia dan menjamin hak-haknya, menuntut DPR selaku perwakilan dari rakyat, juga tanggap dalam menangani dan mengawal isu lokal,” bebernya.

Sementara itu, Samsul Anam Ketua DPRD saat Dimintai keterangan menyampaikan, kedatangan teman teman jaringan mahasiswa Trenggalek (Jimat) tadi untuk menyampaikan beberapa substansi terkait perizinan, kehutanan, cipta kerja serta beberapa tuntutan lainnya.

Menyikapi hal tersebut, sebagai wakil rakyat dan bagian dari rakyat maka prinsip tetap menyampaikan tuntutan yang mereka berikan, kepada pemerintah pusat.

"Jadi terkait pembatalan UU Omnibus Law itu merupakan wewenang pemerintah pusat," jelasnya. 

Dijelaskan Samsul, ini bukan Perda tapi ini undang-undang yang selanjutnya akan diterbitkan juga peraturan pemerintah. Harapannya, semoga saja nanti ada kompromi politik di tingkat elit.

Dengan adanya kompromi politik tertentu, nanti implementasinya bisa saja dirubah dan diterapkan dalam peraturan pemerintah. 

"Mudah-mudahan nanti ada kompromi dan hasilnya bisa sesuai keinginan masyarakat," pungkasnya. (Tatang)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tolak RUU Cipta Kerja, Jaringan Mahasiswa Trenggalek Demo DPRD

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT