Minggu, 22 Mei 2022
Pemerintahan

Ketua DPRD Lumajang : Catra Merupakan Kewenangan Legislatif Dalam Fungsi Pengawasan

profile
achmad fuad

22 April 2022 18:08

224 dilihat
Ketua DPRD Lumajang : Catra Merupakan Kewenangan Legislatif Dalam Fungsi Pengawasan
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Anang Akhmad Syaifudin

LUMAJANG - Catatan Strategis (Catra) merupakan implementasi kewenangan Badan Legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di tingkat daerah. 

Hal ini menurut Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Anang Akhmad Syaifuddin, sudah tertuang dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Nomor 23 tahun 2014, yang menjelaskan, DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  

“Catra ini juga merupakan amanat dari Pasal 149 UU Pemda yang memberi tiga kewenangan kepada DPRD, yaitu untuk melakukan pengawasan, membentuk peraturan, dan menyetujui anggaran,” ungkapnya saat Sidang Paripurna, Jumat (22/4/2022). 

Lebih lanjut, kata politisi PKB Lumajang, hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2020, yang menyebutkan, DPRD wajib melakukan pembahasan atas LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati, dan DPRD akan memberikan rekomendasi. 

“Dengan demikian, Catatan Strategis DPRD yang disampaikan hari ini, bukan sekedar rutinitas belaka, namun merupakan rangkaian kegiatan DPRD dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pengawasan. DPRD sebagai sebagai unsur pemerintah daerah adalah mitra kerja bupati, bukan hanya sebagai representasi suara rakyat melainkan juga menyelesaikan persoalan daerah. Maka apabila catatan ini tidak diperhatikan dan dilaksanakan, sama artinya bupati mengabaikan suara rakyat,” jelas Anang.  

Berdasarkan kewenangan pengawasan tersebut, DPRD Kabupaten Lumajang, kata Anang, telah meringkas persoalan-persoalan yang layak untuk dijadikan sebagai landasan pengambilan rekomendasi DPRD atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang pada periode 2021. 

“Rangkuman catatan strategis DPRD ini disusun dari berbagai sumber seperti masukan langsung dari masyarakat, pengamatan langsung di lapangan, maupun data kinerja Pemkab Lumajang periode 2021 yang telah disampaikan oleh OPD Kabupaten Lumajang kepada DPRD,” tutupnya. 

penggunaan dana termasuk detail persyaratan hendaknya disusun secara transparan kepada publik,” ujarnya.    

Berbagai data diatas menunjukkan adanya persoalan serius di berbagai sektor di Lumajang. Ketidaksetaraan pendidikan dan gender, kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi lingkungan jika tidak diselesaikan dengan baik akan mengancam keberlangsungan Lumajang sebagai kabupaten yang tumbuh, tangguh, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dalam pemikiran DPRD persoalan yang terjadi di Kabupaten Lumajang, hendaknya terdata secara digital dengan menggunakan pendekatan revolusi industri 4.0. Dengan adanya database lintas sektoral, Bupati dan DPRD dapat bersama-sama mengawal fluktuasi persoalaan. 

Penggunaan Big Data dapat mempermudah Bupati untuk memantau persoalan, mengukur penyelesaian masalah dan meningkatkan profesionalisme birokrat. Dengan kata lain, melalui e-government kabupaten Lumajang akan berubah menjadi pemerintahan yang responsif dan berorientasi untuk menciptakan tata kelola pelayanan publik modern.  

“Atas dasar pentingnya membangun Lumajang, DPRD akan menyampaikan catatan-catatan yang telah kami himpun dari masyarakat dan juga pengamatan langsung. Catatan-catatan strategis kami susun dan diikuti dengan rekomendasi pada masing-masing Perangkat Daerah,” tutupnya.  

Tags
Anda Sedang Membaca:

Ketua DPRD Lumajang : Catra Merupakan Kewenangan Legislatif Dalam Fungsi Pengawasan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT