Kamis, 09 Februari 2023
Pemerintahan

BKK Untuk Desa di Kabupaten Malang Bisa Realisasi Januari 2023

profile
Senopati

30 November 2022 10:42

648 dilihat
BKK Untuk Desa di Kabupaten Malang Bisa Realisasi Januari 2023
Bupati Malang H.M Sanusi saat ditemui awak media usai rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1262 di gedung DPRD. (SJP)

KABUPATEN MALANG – Rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan diberikan pada desa untuk pembangunan infrastruktur direalisasikan Januari 2023.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Malang, H M Sanusi saat rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1262 di gedung DPRD, Senin (28/11).

Menurut Sanusi, BKK untuk desa bisa realisasi dan masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang 

"Nanti skemanya (BKK) kita tentukan. Yang pasti itu akan bergulir di tahun 2023. Mulai Januari 2023 nanti, sudah bisa dilaksanakan. Anggarannya sudah masuk APBD," kata Sanusi.

Anggaran BKK ini bisa digunakan membiayai kegiatan infrastruktur, seperti untuk kantor desa atau pengembangan desa digital. Termasuk, memperbaiki jalan desa atau lainnya. 

"Totalnya (BKK) sementara antara Rp 300 juta tiap desa. Dan, nanti kita lihat perkembangannya, tiap tahun bisa bertambah," jelas Abah Sanusi.. 

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Abdullah Satar mengungkapkan, mengenai BKK untuk desa masih perlu dirumuskan lebih lanjut agar nantinya skema bantuan khusus yang diberikan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada. 

"Jadi sebelum benar-benar direalisasikan, Bantuan Keuangan khusus bagi desa, perlu adanya perbup yang mengatur dan pembinaan serta pendampingan oleh Inspektorat, bagian Hukum dan Dinaa Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kepada desa. Harapan kami,  agar proses penggunaanya sesuai dan tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ungkap Satar.

Ia mencontohkan, skema penentuan besaran bantuan harus melihat luas wilayah ataupun populasi penduduk setiap desa. Selain itu, bisa juga merujuk status desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

"Nantinya skema yang diusulkan dibagi dalam 3 kriteria. Yakni, Desa Maju dengan bantuan Rp 300 juta, Desa Berkembang sebesar Rp 350 juta, dan Desa Mandiri mendapatkan alokasi bantuan Rp 400 juta," imbuh Satar.

Dana BKK ini, lanjut Satar, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah desa, termasuk bisa digunakan untuk membangun atau renovasi kantor desa. Juga, Rp 10 juta digunakan untuk peningkatan sumberdaya PKK. 

"Desa harus membuat perencanaan dengan tepat, digunakan untuk apa nantinya Bantuan Khusus APBD ini. Pemanfaatannya bisa untuk lebih dari satu kegiatan. Kalau bisa, sesuai kebutuhan desa yang sudah ada di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)," pungkas anggota dewan yang juga Wakil Ketua Komisi III ini. (Seno)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

BKK Untuk Desa di Kabupaten Malang Bisa Realisasi Januari 2023

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT