Pemerintahan

BPRD Lumajang Optimis Penuhi Target PAD, Meskipun Ditolak Sejumlah Kades

01 Agustus 2022 22:05

416 dilihat

BPRD Lumajang Optimis Penuhi Target PAD, Meskipun Ditolak Sejumlah Kades

Kantor BPRD Kabupaten Lumajang tampak depan. (SJP)

LUMAJANG - Optimisme dari Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun sedikit mendapat penolakan dari sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lumajang.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penagihan BPRD Kabupaten Lumajang, Catur, kepada media ini mengatakan kalau pihaknya sudah bekerjasama dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang dalam hal optimalisasi PBB.

"Terkait piutang PBB khusus Tanah Kas Desa (TKD), guna optimalisasi kami sudah koordinasi atau meminta bantuan dengan Ketua AKD," kata Catur kepada media ini via chat whatsApp, Senin (1/8/2022) siang tadi.

Target PAD yang dianggarkan untuk PBB, kata Catur sebesar Rp 16 miliar. Namun sampai dengan bulan Juli 2022, menurut Kabid Penagihan ini sudah mencapai 82 persen.

"Untuk PBB bahwa anggaran Rp 16 miliar target sampai triwulan 3, yaitu bulan Juli sampai September sesuai AKP mencapai 80 persen. Alhamdulillah sudah tercapai Rp 13.239.428.279, tercapai 82,75 persen," paparnya lagi.

Target 80 persen, diungkapkan Catur, sebenarnya diprediksi sampai akhir bulan September mendatang, namun di awal bulan Agustus ini sudah mencapai 82 persen.

Pada pemberitaan sebelumnya, telah mengkonfirmasi sejumlah Kades, kalau aturan 60 persen pemungutan PBB oleh pihak Pemerintah Desa sangatlah memberatkan para Kades, sebab kalau tidak mencapai minimal pungutan 60 persen, maka Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dicairkan.

"Kami ini para Kades hanya diperbantukan saja, bukan penugasan secara khusus atau rutin," ujar salah satu Kades yang enggan disebut namanya.

Dan kata Kades ini juga, sempat muncul Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, yang menegaskan pungutan PBB minimal 60 persen, maka ADD bisa dicairkan.

"Jelas ini bertentangan dengan aturan diatasnya, sebab Kades tidak bertugas memungut PPB," pungkasnya. (Fuad)

Editor: Doi Nuri