Jumat, 03 Februari 2023
Pemerintahan

Cegah Konflik Sosial dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Situbondo, Polisi Gelar FGD

profile
Sarwo

06 Desember 2022 21:05

876 dilihat
Cegah Konflik Sosial dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Situbondo, Polisi Gelar FGD
Cegah Konflik Sosial dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Situbondo, Polisi Gelar FGD (Sarwo/SJP)

KABUPATEN SITUBONDO – Guna mencegah konflik sosial dalam pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat, Polsek Asembagus, Polres Situbondo gelar FGD (Focus Grup Discusion) di Aula Kantor Desa Asembagus, Situbondo, Selasa (6/12/2022).

Pasalnya masyarakat pengelola lahan hutan dibuat resah dengan isu terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang penetapan Kawasan Hutan Dalam Pengawasan Khusus (KHDPK).

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Kapolsek Asembagus Iptu Gede Sukarmadiyasa, selain menggelar FGD, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat pengelola hutan. 

Dengan menghadirkan narasumber Fery Setya dari BPSKL Jabalnusra (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali Dan Nusa Tenggara), Tri Suwarto dari Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi dan Misjono dari KSS KP ADM Perhutani Banyuwangi Utara.

Selain itu, turut hadir juga Forkopimka Asembagus dan Forkopimka Arjasa bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) se Kecamatan Asembagus serta Gapoktanhut, KTH (Kelompok Tani Hutan) Desa Kayumas, Arjasa, KRPH dan RPH Asembagus dan Kayumas, Kepala Desa Kertosari dan Kayumas Kayumas serta puluhan masyarakat pengelola hutan.

Kasi wilayah 2 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jabalnusra, Fery Setya memaparkan, SK menteri LHK tersebut baru penetapan lahan KHDPK di empat provinsi yang hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang teknis pengelolaannya.

Diduga ada oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga timbul kesalah tafsiran masyarakat dalam surat keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang penetapan KHDPK (Kawasan Hutan Dalam Pengawasan Khusus), sehingga dapat berpotensi konflik sosial ditengah masyarakat.

"Diduga ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang mempengaruhi masyarakat pengelola hutan yang pengelolaannya sudah legal berdasar pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yaitu SK Kulin KK,"papar Fery Setya, Selasa (6/12/2022) siang.

Lebih lanjut Fery Setya menyampaikan, diduga oknum tersebut menghasut dan mengajak masyarakat untuk mengajukan permohonan kawasan hutan untuk dijadikan lahan KHDKP melalui Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut).

"Dengan dalih SK Kulin KK akan tidak berlaku, sehingga bagi yang tidak mengajukan lahan, pada saat berlakunya KHDPK warga tidak akan mendapat lahan yang akan dikelolanya,"ujar Fery.

Dari isu tersebut, sambung Fery, masyarakat pengelola hutan resah, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang dapat berpotensi konflik sosial. Maka dari itu pihaknya menegaskan, tidak ada pengajuan dan pengusulan lahan lagi.

"Apabila KHDKP sudah ada panduan teknis, maka LMDH akan bertransformasi kedalam lembaga untuk mengelola lahan KHDKP dengan fasilitator dari Kementerian LHK. Untuk itu jangan percaya  terhadap oknum yang yang mengajak mengajukan apalagi dengan membayar. Jika hal ini terjadi laporkan kepada aparat yang berwenang,"tukas Fery.

Selain itu Sirajudin dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya FGD yang digelar oleh Kapolsek Asembagus. Dengan mengambil tema penyelesaian masalah pengelolaan kawasan hutan ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat pengelola hutan dan instansi terkait.

"Karena diseluruh Kabupaten di Jawa Timur mempunyai permasalahan yang sama. Namun baru Kapolsek Asembagus yang mengangkat tema tentang pengelolaan kawasan hutan demi kondusifnya Kamtibmas masyarakat desa hutan,"ucapnya. (Sarwo)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Cegah Konflik Sosial dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Situbondo, Polisi Gelar FGD

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT